Sejarah Alternatif Film Indonesia

Suasana pemutaran Festival Film Purbalingga 2013 (dokumentasi penyelenggara festival)

Suasana pemutaran Festival Film Purbalingga 2013 (dokumentasi penyelenggara festival)

Catatan budaya sinema di Indonesia masihlah teramat bioskop-sentris. Untuk film lokal, ada kawan-kawan filmindonesia.or.id yang setiap Senin mengumumkan data jumlah penonton film-film nasional yang sedang beredar di bioskop. Beragam media cetak dan online, dari yang punya redaksi puluhan orang sampai yang satu orang saja, juga rajin melaporkan kabar terbaru dari industri perfilman kita. Untuk film impor, perkaranya lebih rumit. Kita baru sekadar tahu betapa populernya produk keluaran Hollywood di khalayak nusantara, terlihat dari rajinnya media dan blog kita melaporkan gosip artis hingga kabar film anyar, tapi kita tidak pernah tahu berapa besar sebenarnya porsi yang ditempati film-film impor ini di perfilman Indonesia. Data terlengkap ada di brangkas para importir, sementara pihak ekshibitor belum menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengumumkan data jumlah penonton sebagaimana yang dititahkan dalam Pasal 33 UU nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Boxofficemojo.com, sumber yang sebelumnya sering diandalkan untuk data jumlah penonton film impor, tak lagi menyuplai informasi untuk kawasan Indonesia sejak Desember 2012.

Dari catatan-catatan yang ada ini, bisa disimpulkan kalau bioskop kita kian sepi, setidaknya begitu kasusnya untuk film Indonesia. Dari 247 juta jiwa di nusantara ini, hanya 18,6 juta yang menonton film Indonesia pada 2012; itupun 46% total penonton berasal dari Habibie & Ainun, 5 cm, dan The Raid. Tahun sebelumnya lebih sedikit lagi: 15 juta. Tak heran kemudian banyak pekerja, penikmat, dan pembela film kita yang mengeluhkan penonton film kita yang tak mau menonton film Indonesia di bioskop. Beberapa mengeluhkan penonton kita yang lebih memilih menunggu satu atau dua bulan untuk menonton film Indonesia secara cuma-cuma di televisi.

Keluhan-keluhan ini ada benarnya. Nyatanya, pasar film di Indonesia (baca: jumlah layar dan kursi bioskop) belumlah cukup luas untuk melayani populasi sebesar kita.[i] Komposisi yang ada sekarang adalah 793 layar dari 185 bioskop, yang artinya satu layar harus melayani 311 ribu orang.[ii] Jelas tidak ideal. Pasar yang kecil itupun sesak oleh film-film impor. Menurut statistik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada 182 film impor yang menemani film panjang kita di bioskop selama 2012.[iii] Tahun sebelumnya, 168 film impor dan 82 film Indonesia. Bisa dibayangkan betapa sulitnya sineas-sineas kita mencari laba di pasar seramai itu, termasuk sineas-sineas yang sering dicela karena konon membuat film untuk laba saja. Bisa dipahami juga kalau makin banyak pembuat film kita yang cepat-cepat menjual hak siar filmnya ke televisi demi menutup biaya produksi. Ini menciptakan lingkaran setan tersendiri: film Indonesia makin banyak diputar di televisi, penonton makin enggan ke bioskop, pembuat film makin kesulitan meraih penghidupan.

Media-media kita lazimnya merespons fenomena ini dengan beragam rupa narasi krisis: “degradasi perfilman nasional”, “sinema Indonesia butuh pertolongan”, “ambruknya perfilman kita”, dan sejenisnya. Setiap ada terobosan, misal satu film laris manis di bioskop atau ada film Indonesia diputar di festival luar negeri bergengsi macam Cannes, narasi yang dihadirkan media selalu mengibaratkan suatu krisis yang coba dilalui perfilman kita: “sinema Indonesia merangkak naik”, “harapan baru perfilman Indonesia”, “kebangkitan kembali perfilman nasional”, dan sejenisnya.

Realita perfilman yang ada di hadapan kita memang pelik, tapi kita pun perlu memikirkan kembali cara pandang kita. Apa benar budaya sinema kita terbatas pada bioskop dan televisi saja? Apa iya pergerakan budaya sinema kita hanya naik turun di tangga boxoffice tapi tidak meluas ke seantero nusantara? Perspektif yang teramat bioskop-sentris ini sesungguhnya menutup mata kita akan pergulatan-pergulatan di tempat lain, di lingkungan yang jauh dari bioskop dan industri, yang turut berkontribusi bagi pembentukan dan perkembangan budaya sinema di Indonesia. Jelas perlu riset tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sepenuhnya, namun sudah banyak pertanda yang kita bisa jadikan modal.

Bioskop Jumat di Palu

Bioskop Jumat di Palu (dokumentasi komunitas terkait)

Perspektif Baru

Budaya sinema di Indonesia sesungguhnya banyak tersemai dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan terobosan-terobosan di akar rumput. Purbalingga yang paling menonjol beberapa tahun belakangan ini, berkat kehadiran film-film lokal daerah itu di festival-festival film nasional. Terakhir Lawuh Boled karya Misyatun juara Gayaman (kategori pelajar) di Festival Film Solo 2013. Di balik itu semua ada Cinema Lovers Community dan Jaringan Kerja Film Banyumas yang sudah sekian tahun aktif mengadakan pemutaran dan lokakarya di sekolah-sekolah, menghadirkan kesadaran dan kompetensi audiovisual di kalangan pelajar.[iv]

Di awal 2000an, ada kolektif Youth Power yang menelurkan film pendek Kepada yang Terhormat Titik Dua (2001) dan Surat Pukul 00:00 (2002). Dari 2002 sampai 2005, Youth Power mengadakan rangkaian pemutaran film dan diskusi dengan tajuk Pesta Sinema Indonesia; kegiatan ini mendorong produksi film di Purbalingga dan mempertemukan karya-karya lokal Banyumas dengan publik luar Banyumas.[v] Lalu ada Festival Film Purbalingga, tahun ini memasuki usia ketujuh, yang memutar film-film pendek lokal dan film-film panjang nasional lewat layar tancap di desa-desa. Festival ini bisa dibilang berhasil menumbuhkan budaya sinema tersendiri. Ada karya-karya warga lokal yang mengartikulasikan lingkungan sekitar mereka, ada saluran yang konsisten untuk film-film lokal tersebut, dan ada kebiasaan menonton baru yang dilakoni para warga. Mereka berduyun-duyun datang ke festival untuk melihat teman, tetangga, saudara, dan orang tua mereka di layar lebar.

Masih dari kawasan yang sama, ada budaya sinema dalam bentuk lain yang dipantik SMPN 4 Satu Atap Karangmoncol. Di narasi media-media, nama sekolah ini sempat terekspos berkat kemunculan dua film produksi mereka, Pigura (2010) dan Langka Receh (2012), sebagai nomine Film Pendek Terbaik di Festival Film Indonesia. Sekolah ini didirikan pada tahun 2007 untuk mewadahi lulusan-lulusan SD di daerah pegunungan itu; mereka jadinya tidak harus jauh-jauh pergi ke SLTP di daerah luar untuk melanjutkan pendidikan. Satu fakta yang menarik adalah bagaimana sekolah ini punya ekstrakurikuler film, yang sejak tahun 2008 aktif menghasilkan film pendek setiap tahunnya, padahal listrik di daerah itu masih susah.

Menurut Aris Prasetyo, guru yang mengampu pendidikan film di SMPN 4 Satu Atap Karangmoncol, ekstrakurikuler film sesungguhnya adalah cara untuk menarik minat anak-anak sekitar untuk sekolah.[vi] Pada awalnya, SMPN 4 hanya punya 39 siswa. Pasca pemutaran-pemutaran film hasil ekstrakurikuler di kaki Gunung Slamet dan sejumlah kisah sukses kemenangan film-film Karangmoncol di berbagai kompetisi film nasional, SMPN 4 kini menampung lebih dari dua ratus siswa.

Ada pula perkembangan yang menarik di Palu. Media-media sempat melirik daerah ini berkat kemenangan Halaman Belakang karya Yusuf Radjamuda di Festival Film Solo 2013. Adapun kehadiran Anganku Tinggi Ke Bawah karya Charles Edward dan Matahari karya Yusuf Radjamuda di XXI Short Film Festival 2013 turut menambah profil daerah ini. Meski begitu, banyak orang yang tidak sadar dan tidak tahu kalau Palu adalah kota yang tak punya bioskop. Bioskop terakhir di kota itu adalah Palu Studio yang tutup di tahun 2000.[vii]

Sejak tahun 2005 sampai sekarang, Palu menemukan artikulasi dalam produksi video dan film pendek yang dilakukan Dedi Budjang, Yusuf Radjamuda, Eldiansyah Ancha Latief, dan banyak kawan-kawan lainnya.[viii] Budaya menonton tumbuh dengan sendirinya berkat sejumlah inisiatif ekshibisi. Tahun 2009 ada Eksebisi Felem Kita yang rutin memutar film pendek bagi anak muda Palu. Ada Perpustakaan Mini Nemubuku yang dirintis Neni Muhidin tahun 2011 yang menjadi tempat diskusi pegiat sastra dan film, serta inisiatif Bioskop Jumat Palu yang aktif mengadakan pemutaran publik dan bulan Juni kemarin menjadi partner lokal bagi German Cinema Film Festival yang diadakan Goethe Institut. Jangan lupakan juga pemutaran-pemutaran tak resmi yang memungut bayaran untuk film-film bioskop Indonesia hasil bajakan atau unduhan.[ix] Satu kasus yang cukup terkenal adalah pemutaran Ayat-ayat Cinta di Gedung RRI. Film yang diputar adalah versi yang masih ada timecode dan setiap penonton dikenai tiket masuk seharaga sepuluh ribu. Setelah pemutaran sekali seminggu selama sebulan penuh, penyelenggara meraup untung ratusan juta.

Pergulatan-pergulatan lokal inilah yang belum terekam, padahal kontribusinya tidak sedikit bagi perkembangan budaya sinema di Indonesia. Kita perlu melihat lagi bagaimana Yogyakarta dari awal sampai akhir 2000an begitu ramai oleh inisiatif pemutaran dan diskusi yang dilakukan Komunitas Dokumenter (lewat Festival Film Dokumenter setiap tahunnya), Kinoki (lewat program pemutaran bulanan dalam coffeeshop mereka), Kampung Halaman (lewat program pemutaran dan pemberdayaan audiovisual di desa-desa), Jogja-NETPAC Asian Film Festival (lewat program temu komunitas dan sajian film-film Indonesia dan Asia), serta entah berapa banyak kineklub di kampus-kampus kota pelajar itu. Pertimbangkan juga persaingan antara warnet dalam membangun koleksi film di server mereka, yang jelas menjadi kemewahan tersendiri bagi anak-anak muda haus film di Yogyakarta. Dalam lingkungan sekaya dan sedinamis ini, nama-nama sineas Yogyakarta yang sekarang tenar macam Ifa Isfanyah, Yosep Anggi Noen, dan BW Purbanegara dibesarkan. Beberapa di antaranya sekarang menjadi pelaku penting di kancah nasional maupun internasional.

Kita perlu merunut kembali program-program yang dilakukan Forum Lenteng, dari pelatihan produksi audiovisual hingga pemutaran film-film penting sejarah sinema dunia dengan subtitle bahasa Indonesia. Rekanan mereka mencakup komunitas-komunitas di Padang Panjang, Blora, Lebak, Cirebon, Rangkasbitung (bersama Saidjah Forum menghasilkan dokumenter Dongeng Rangkas), hingga Tangerang Selatan (bersama Komunitas Djuanda menghasilkan dokumenter Naga yang Berjalan di Atas Air).

Pada Agustus lalu, di tengah perhelatan ARKIPEL International Documentary & Experimental Film Festival 2013, Komunitas Pasir Putih dari Lombok meluncurkan Elesan Deq a Tutuq (Jejak yang Tidak Berhenti), dokumenter hasil kolaborasi dengan Forum Lenteng. Film tersebut merekam keseharian anak muda Lombok menghadapi budaya-budaya baru yang dibawa para turis yang kian banyak dalam beberapa tahun terakhir.

Itu baru awalan. Kita perlu juga melacak inisiatif-inisiatif kegiatan perfilman yang warga pernah atau sedang lakukan di Malang, Bandung, Surabaya, Bandar Lampung, Denpasar, Jember, Medan, Madura, Palembang, Kediri, Lumajang, Papua, Banda Aceh, dan Makassar. Itu baru yang tercatat atau ada dokumentasinya—tidak terbayangkan ada berapa banyak daerah lainnya yang ternyata juga ramai akan kegiatan perfilman. Di saat pergulatan-pergulatan ini sudah kita perhitungkan dalam skema besar perfilman nasional, barulah kita akan menyadari bahwa hubungan film dengan masyarakat kita tidak sesempit layar bioskop dan televisi saja.

Proses pembuatan Elesan Deq a Tutuq di Lombok

Proses pembuatan Elesan Deq a Tutuq di Lombok Utara (dokumentasi Forum Lenteng)

Yang Absen dalam Sejarah

Pergulatan sejenis juga absen dalam sejarah ‘resmi’ perfilman kita. Sedikit sekali, misalnya, catatan tentang Bachtiar Siagian dan sineas-sineas sosialis-komunis lainnya dalam narasi sejarah perfilman kita. Nama dan karya mereka lenyap seiring dengan penghilangan segala yang terkait dengan politik kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia, pada 1965. Tidak banyak juga catatan sejarah tentang medan sinema eksperimental yang bertumbuh di Indonesia, khususnya Jakarta, pada awal dekade 70an dan 80an—yang dirintis oleh tokoh-tokoh seperti Gotot Prakosa, Henri Darmawan, dan Hadi Purnomo. Mereka banyak berkarya dengan medium 8mm dan video—beberapa di antaranya ditampilkan di Festival Film Mini pada 1973 dan Pekan Sinema Alternatif pada 1985 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Jangankan peristiwa lampau, peristiwa-peristiwa anyar dalam perfilman kita pun belum tertuturkan secara komplit. Mari kita cermati lagi kebangkitan sinema Indonesia pasca 1998. Narasi yang populer di masyarakat kita adalah kesuksesan Petualangan Sherina (2000) dan Ada Apa dengan Cinta? (2002) memboyong jutaan penonton ke bioskop untuk kembali menonton film Indonesia. Sejumlah narasi turut menyertakan Kuldesak (1997) dan Jelangkung (2001). Konon, film-film itu menumbuhkan gairah besar di kalangan pembuat dan penonton film yang memicu tumbuhnya industri film baru di Indonesia.

Nyatanya ada satu dunia sendiri yang luput dalam narasi-narasi yang selama ini beredar. Di akhir tahun 90an, teknologi video memungkinkan anak muda di luar industri dan sekolah film memproduksi konten audiovisual sesuka hati mereka. Karya yang paling banyak dihasilkan adalah video dan film pendek. Karya-karya ini kemudian tersalurkan lewat festival-festival lokal yang juga bermunculan di akhir 90an dan awal 2000an: Festival Film-Video Independen Indonesia (di Jakarta), Jakarta International Film Festival, dan Festival Film Dokumenter (di Yogyakarta).

Festival-festival ini menarik, karena digiatkan oleh kelompok-kelompok anak muda yang gelisah tidak bisa menonton film Indonesia di bioskop akibat ambruknya perfilman nasional sepanjang dekade 90an. Pada perkembangannnya, jaringan produksi, distribusi, dan ekshibisi dadakan ini berkontribusi bagi pertumbuhan perfilman Indonesia pasca 1998. Festival-festival ini membuka ruang-ruang baru bagi publik untuk nonton dan diskusi, dan para pembuat film menemukan etalase untuk karya-karya mereka serta khalayak yang terus berkembang sebagai penontonnya. Beberapa nantinya menjadi sineas ternama di dunia internasional, macam Edwin dan Riri Riza. Beberapa mencoba peruntungan di ranah industri dan sukses, macam Hanung Bramantyo dan Ifa Isfansyah.

Nama-nama ini sering kita puja karena pencapaiannya, tapi sedikit sekali usaha untuk memahami keutuhan proses mereka dari hal-hal yang mengakari mereka. Dari ratusan tulisan yang mengangkat Riri Riza pasca kesuksesan Laskar Pelangi sampai Atambua 39C, ada berapa yang menghubungkan estetika Riri Riza sekarang dengan eksperimennya dalam film pendek Sonata Kampung Bata (1993)? Dari ratusan artikel yang mendedah politik dalam film-film Hanung Bramantyo pasca kontroversi Perempuan Berkalung Sorban dan Tanda Tanya, ada berapa yang mencoba meninjau kecenderungan politis sutradara itu saat membuat film-film pendek macam Tlutur (1998) atau Topeng Kekasih (2000)? Film-film pendek itu diputar dalam festival-festival lokal akhir 90an, dan punya peran yang tidak kecil dalam merintis karya dan kriya yang mereka lakoni sekarang. Sayangnya, hampir tidak ada catatannya dalam sejarah perfilman kita.

Perspektif yang ada sekarang tidaklah memadai untuk merekam budaya sinema di Indonesia secara menyeluruh. Kita masih begitu semena-mena membelah sinema sebagai arus utama, arus samping, film pop, film festival, dan label-label lainnya. Budaya sinema dilihat sebagai jenjang bertingkat-tingkat, dan kita begitu terpaku pada puncak-puncak perfilman sehingga abai pada proses-proses yang menyokongnya. Alhasil, setiap kali puncak gagal diraih, kita buru-buru mewacanakan kecemasan tanpa tahu gambaran besarnya.

Kebutuhan terbesar kita sekarang ini bukan lagi narasi krisis, tapi narasi kritis. Perlu ada perspektif baru yang melihat budaya sinema sebagai sebuah keutuhan, yang memperhitungkan setiap elemen dalam budaya sinema kita dan segala pertautan di antaranya. Perluasan perspektif ini jelas tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bagi para pelaku industri dan pembuat kebijakan di pemerintahan, ternyata ada kantong-kantong budaya sinema yang selama ini terbentuk secara organis tapi kerap luput dari pengamatan khalayak. Pola pembangunan satu-mall-satu-bioskop yang dipegang teguh Grup 21 dan Blitzmegaplex sampai sekarang mempopulerkan wacana bahwa sinema hanyalah komoditas para borjuis di kota-kota besar. Padahal tidak sesederhana itu kenyataannya, tidak sesempit itu pula kemungkinannya.

Bagi para kritikus, jurnalis, blogger, dan para pewarta lainnya, ternyata masih banyak gerbang-gerbang informasi yang belum kita ketuk. Padahal selama ini ada sejumlah inisiatif yang mencoba mengumpulkan sejarah-sejarah dalam arsip mereka. Untuk film pendek ada Yayasan Konfiden dan Boemboe Forum; untuk film dokumenter ada Komunitas Dokumenter di Yogyakarta dan In Docs di Jakarta. Untuk video dan film eksperimental ada ruangrupa dan Forum Lenteng yang giat memupuk koleksi mereka. Belum lagi sumber-sumber informasi yang tercecer di antara ratusan komunitas film di Indonesia, yang belum terpetakan lagi sejak Kongres Nasional Kegiatan Perfilman Berbasis Komunitas di Solo tahun 2010 silam.[x]

Bagi para pegiat komunitas, tanpa mengecilkan pencapaian selama ini, ada baiknya turut menggalakkan inisiatif penulisan, perekaman, dan pengkajian akan apa yang sudah dilakukan selama ini. Beberapa tahun belakangan aktivitas yang paling ramai terjadi di tingkat komunitas adalah produksi, ekshibisi, produksi, dan produksi lagi. Rekam jejak menjadi vital karena banyak komunitas film di Indonesia yang tumbuh dari lingkungan kampus. Sebagaimana kehidupan kampus yang sifatnya tahunan, pergantian pengurus menyebabkan keterputusan sejarah antarangkatan. Seringkali angkatan baru mulai dari nol lagi dan akhirnya berkutat pada masalah yang itu-itu saja, yang bisa jadi sebenarnya sudah pernah teratasi pada angkatan sebelumnya. Dalam jangka panjang, rekam jejak ini tidak saja berguna bagi penelitian dan pembelajaran untuk masa depan, tapi juga tolok ukur bagi para komunitas sendiri perihal apa yang sudah dicoba sebelumnya dan apa yang sebaiknya disasar pada masa mendatang.

Tahun-tahun yang kita arungi bersama sinema Indonesia selama ini belumlah terdefiniskan dengan memadai. Sepanjang sejarahnya, sinema Indonesia punya banyak suara baru dan terobosan kultural yang terlewatkan begitu saja. Sekarang sinema Indonesia butuh pembacaan baru, sejarah alternatif untuk segala yang sudah, sedang, dan akan terjadi.


[i] Klaim ini didasarkan pada penjabaran JB Kristanto, kritikus film senior, dalam diskusi Menata Ulang Infrastruktur Industri Agar Lebih Berpihak Pada Perfilman Nasional yang diadakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Epicentrum Kuningan, Jakarta, 16 April 2013. Perhitungan beliau waktu itu: 783 layar x 150 kursi x 5 pemutaran = 587.250 orang yang bisa diserap seluruh bioskop kita setiap harinya. Sebulan: 17.617.500 orang. Setahun: 211.410.000 orang. Sampai dengan tulisan ini dibuat, ada empat bioskop baru dan satu bioskop tutup, namun daya serap bioskop kita tidak beranjak terlalu jauh.

[ii] Perhitungan dilakukan berdasarkan catatan terakhir filmindonesia.or.id di laman Bioskop (diakses pada 10 September 2013).

[iii] EKSB PIFILM (@eksb_pifilm). “Data Statistik Peredaran Film #1 http://pic.twitter.com/17XsidI9jK” 4 September 2013, 23:59. Tweet.

[iv] Blog Jaringan Kerja Film Banyumas aktif mencatat sejarah dan perkembangan film di daerah mereka.

[v] Nanang Anna Noor. Melihat dengan Bijak Festival Film Banyumas. Rabu, 30 Mei 2007. Berita Seni (diakses pada 2 September 2013)

[vi] Percakapan penulis dengan Aris Prasetyo terjadi saat diskusi setelah pemutaran film-film pendek SMPN 4 Satu Atap Karangmoncol di Festival Film Solo 2013.

[vii] Jamrin Abubakar. Palu Studio, Sebuah Riwayat Bioskop di Sulawesi Tengah. Kamis, 22 Agustus 2013. Blog pribadi (diakses pada 30 Agustus 2013)

[viii] Bayu Bergas. Yusuf Radjamuda: Kematian Bioskop Untungkan Film Pendek Palu!. Minggu, 26 Mei 2013. Komunitasfilm.org (diakses pada 25 Agustus 2013)

[ix] Muammar Fikrie. Tak Ada Bioskop, Warkop Pun Jadi. Rabu, 30 Januari 2013. Stepmagz.com (diakses 5 September 2013)

[x] Sekelumit tentang Kongres Nasional Kegiatan Perfilman Berbasis Komunitas di Solo tahun 2010 bisa dilihat di blog acara tersebut.

Pendapat Anda tentang tulisan ini
  • Mantap! (2)
  • Boleh juga (0)
  • Biasa saja (0)
  • Lupakan (0)
Share

Send this to a friend