Yang Ketu7uh: Selesai Pesta, Lalu Apa?

yang-ketujuh-dokumenter_hlgh

Pengalaman saya menonton pemutaran perdana Yang Ketu7uh di muka Musem Fatahillah, Jakarta, tidak menyenangkan. Beberapa detail sempat mengganggu dalam prosesnya. Pemutaran diadakan di ruang terbuka sehingga kualitas audio yang dihasilkan terasa kurang mumpuni. Output volume tidak begitu stabil, lantas diperparah oleh kondisi ramainya lapangan. Walhasil, saya luput menangkap beberapa dialog dengan seksama.

Belum lagi kondisi mata saya yang cukup sensitif terhadap cahaya. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi fokus terhadap citra visual di layar tancap yang suka tak suka harus tertimpa cahaya-cahaya lampu sekitar. Hasilnya, beberapa adegan malah blur.

Demi alasan praktis tadi, saya putuskan untuk menonton ulang dokumenter ini di gedung bioskop. Di luar dugaan, bukan hanya audio dan visualnya yang lebih jelas. Ternyata durasi filmnya sendiri juga lebih singkat. Saya masih ingat ada beberapa adegan di layar tancap Fatahillah yang tidak saya temukan di layar bioskop. Terutama adegan yang menyoroti keseharian empat narasumber di kediaman dan lingkungan keluarga mereka masing-masing. Agar tidak membingungkan Anda yang juga menonton dokumenter ini di dua tempat tadi, resensi saya akan merujuk pada format penayangan yang kedua, yaitu bioskop.

Pesta Demokrasi, Siapa yang Punya?

Beberapa menit film diputar, kita disuguhkan sepenggal potongan bersejarah: antusiasme rakyat menyambut Presiden Soekarno di lapangan istana negara. Ditambah lagi potongan pidato berapi-api Soekarno yang disambut oleh massa yang berkobar. Sisipan footage dari Arsip Nasional ini menjadi penanda, bahwa di samping menyajikan kilas balik cikal bakal ‘demokrasi’ yang berlangsung di zaman itu, penempatannya di bagian awal film dapat diumpamakan sebagai usaha mengkonfigurasikan alegori ‘pesta demokrasi’ yang tergambar sepanjang dokumenter Yang Ketu7uh ini.

Dalam pengertian yang paling sederhana, ‘pesta’ adalah suatu kegiatan bersuka ria; sebuah perayaan yang sejatinya dinikmati bersama-sama. Lantas bagaimana dengan ‘pesta demokrasi’? Konon, ‘pesta demokrasi’ merupakan sebuah peristiwa sosial di mana partisipasi aktif-kolektif dikerahkan untuk mengejar cita-cita kesejahteraan rakyat. Saya menggunakan ‘konon’ lantaran dokumenter Yang Ketu7uh toh memperlihatkan bahwa fenomena semacam itu masih sebatas isapan jempol di Indonesia.

Perhatikan bagaimana ‘pesta demokrasi’ hanya nampak semarak di ibukota. Sedangkan di daerah-daerah lain –daerah pedesaan dan bahkan pinggiran kota (suburban)– yang notabene tersingkir dari kembang api, pawai yang diiringi elu-elu nama kandidat, dan ihwal perayaan lainnya, demokrasi cukup diperlihatkan lewat partisipasi pemilu di bilik-bilik tempat pemungutan suara.

Begitulah semesta Yang Ketu7uh terbagi ke dalam kontras antara ibukota dan non-ibukota; kemeriahan eksklusif ‘pesta demokrasi’ dan pergulatan hidup empat narasumber. Secara superfisial pula, dua semesta ini tampak hanya bersinggungan sekali setiap lima tahun, tepatnya pada momentum pemilu. Di luar itu, mungkin putus hubungan dulu, karena alih-alih berfungsi sebagai kepingan-kepingan visual yang saling melengkapi, kedua semesta seperti berdiri sendiri-sendiri: tidak ada adegan yang secara jelas menghubungkan mereka, sehingga masing-masing terisolasi satu sama lain.

Pertanyaannya kemudian: apakah ada semesta yang menjadi prioritas?

Proses kampanye kedua pasang capres-cawapres sendiri terlihat adem ayem, tidak sesengit pemberitaan di media nasional maupun sosial. Seandainya Yang Ketu7uh ialah satu-satunya rujukan informasi yang kita punya tentang rangkaian pemilu 2014, tentu menjadi janggal ketika menyaksikan satu pasang capres-cawapres tiba-tiba mengundurkan diri menjelang penghitungan suara, sambil menuding kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ada sebab-musabab yang kurang dijelaskan, yang otomatis berakibat pada ketimpangan informasi dalam konteks dokumenter ini. Resikonya, merujuk Yang Ketu7uh sebagai produk dokumentasi bisa jadi kurang relevan. Terutama sebagai moda pembelajaran di masa mendatang.

Sama halnya dengan keempat narasumber. Selain profil umum seperti profesi, tempat tinggal, dan kendala hidup, mereka tetap hadir sebagai figur yang berjarak dari penonton. Keberjarakan ini menjadi penting untuk diulas lebih jauh. Selain untuk mengurai kemajemukan latar sosial mereka yang kompleks, tepat di titik inilah film bertugas menentukan keberpihakan politiknya. Terkait dua kontras semesta yang sempat saya singgung, keberpihakan politik Yang Ketu7uh masih belum cukup jelas lantaran minimnya elaborasi terhadap masing-masing semesta. Padahal kedua semesta memiliki muatan materi sama besar dan masih bisa diolah lagi.

Selain itu, pendekatan-pendekatan yang mampu merekam gestur emosional masing-masing semesta hampir tidak ditemukan. Dalam semesta narasumber misalnya, apa yang membuat mereka tergerak untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014 ini; apa yang menjadi alasan mereka memilih salah satu pasangan; atau apa yang mereka lihat dari pasangan pilihan mereka. Informasi-informasi sesederhana ini menjadi vital. Sehingga ketika tidak tersampaikan penonton hanya akan berspekulasi.

Kesan yang sama juga diperkuat pada rangkaian kampanye partai-partai politik. Dokumenter ini berusaha memperlihatkan bahwa apa yang mereka anggap ‘pesta demokrasi’ tidak jauh-jauh dari jualan jargon lewat orasi dan konser musik. ‘Pesta’ didefinisikan sebatas lapisan muka, jauh dari esensial, sehingga hanya kalangan tertentu yang boleh ikut merayakannya: para elit dan pendukung partai politik sektoral.

Jangankan ‘pesta demokrasi’. Entah, barangkali kata ‘demokrasi’ di Indonesia sendiri masih terlampau abstrak, masih macet di persimpangan slogan dan retorika. Barangkali kita masih terbuai oleh istilah-istilah seperti ‘ekonomi kerakyatan’ tanpa paham betul bagaimana implikasinya terhadap rakyat secara konkret; atau ‘pemberantasan kemiskinan’ tanpa tahu apa dan siapa yang sebetulnya diberantas. Akibatnya, pemaknaan ‘demokrasi’ sebagai fenomena sosial yang berusaha ditawarkan oleh Yang Ketu7uh juga terasa mengawang-ngawang. Betapapun orang-orang mengatakan bahwa mereka menyaksikan sebuah fase pemilu yang luar biasa, saya tidak menemukan kesan demikian dalam dokumenter ini. Saya tidak mampu menangkap apa yang selama ini dibahasakan oleh media nasional sebagai titik balik yang penting sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, yakni bahwa pemilu 2014 memperlihatkan kemajuan praktik demokrasi yang amat signifikan.

Di tahap ini, yang-fenomenal menjadi relatif. Lagi-lagi dikarenakan minimnya petunjuk untuk mempertemukan kedua semesta dalam satu benang merah. Andaikata program-program kerja kedua pasang kandidat lebih ditonjolkan ketimbang foya-foya partai politik; paradigma politik dan alasan para narasumber untuk berpartisipasi dalam pemilu lebih dijelaskan ketimbang pasangan mana yang mereka pilih; barangkali Yang Ketu7uh lebih dapat memetakan hubungan kedua semesta yang sejatinya bersifat mutualistik. Sayangnya minim sekali indikasi yang mengarah ke sana. Adapun dokumenter ini cukup memperlihatkan proses pemilu lima tahunan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi elektoral. Tidak kurang, tidak lebih, dan oleh karenanya tidak istimewa.

Namun bukan berarti saya tidak mengapresiasi kru Watchdoc dalam usahanya memetakan tingkat kematangan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, mengemas demokrasi sebagai sebuah paham dalam format dokumenter tentu bukan perkara mudah. Yang Ketu7uh sendiri terbilang ‘tanggung’ ketika membicarakan yang-fenomenal dari ‘fenomena sosial’ dan ‘tanggung’ pula menerjemahkan demokrasi dalam konteks ‘pesta demokrasi’. Sebagai catatan, seorang sutradara Jerman bernama Alexander Kluge pernah mengartikulasikan ulang teks marxisme dari Das Kapital (Karl Marx) ke dalam format audiovisual. Hasilnya, proyek yang dikemas dengan gaya dokumenter-kontemporer dan rampung di tahun 2008 silam ini membutuhkan durasi tayang sekitar 570 menit, lebih dari sembilan jam! Kluge sendiri dinilai berhasil memetakan ideologi marxisme secara menyeluruh, bahkan sanggup merelevansikannya dengan konteks sosial-politik kekinian.

Saya bukannya meminta Yang Ketu7uh untuk memelarkan durasi hingga sembilan jam, tapi pastinya Watchdoc perlu menginvestasikan waktu lebih lama untuk menguraikan peristiwa pemilihan presiden 2014 bagi publik. Sebab, tanpa disertai muatan-muatan yang esensial mengenai paham demokrasi, dokumenter tentang pemilu lima tahunan tidak akan jauh berbeda dengan ritual yang minim substansi; Yang Ketu7uh akan kembali terulang di Yang Kedelap8n, dan seterusnya.

Sebaliknya, jika ingin menggali kedalaman fenomena sosial politik dalam kurun waktu tertentu, bibit bebet bobot Yang Ketu7uh boleh dibilang menurun dibandingkan karya-karya dokumenter Watchdoc sebelumnya. Alkinemokiye (2011) atau Kubur Kabar Kabur (2014) bisa dibilang lebih utuh sebagai sebuah produk film, sebab keduanya sama-sama memiliki pondasi cerita dan tema yang lebih spesifik, serta formulasi ide yang saling konstruktif sebagai modal. Alkinemokiye menyorot konflik internal dan skandal PT Freeport Indonesia terhadap karyawan-karyawannya, sedangkan Kubur Kabar Kabur menguak kasus pembunuhan wartawan-wartawan nasional yang menemui jalan buntu saat diproses lewat jalur hukum. Keduanya sama-sama mengelaborasi, sembari memperdalam peristiwa-peristiwa yang menjadi topik bahasannya. Pesan, bahkan kekhasan yang ditawarkan lebih memungkinkan untuk diterima oleh penonton dan tetap relevan untuk kembali dirujuk di masa mendatang.

Politik a la Wong Cilik

Saya pikir, apa yang mengejutkan dan boleh jadi lebih layak mendapat sorotan ekstra pada dokumenter ini terletak pada narasumbernya. Ada empat narasumber dari wilayah yang berbeda-beda: Suparno, pekerja bangunan di Jakarta Pusat; Sutara, tukang ojek di Jakarta Pusat; Nita, buruh cuci di Tangerang; dan Amin, petani lahan garapan di Indramayu. Keempatnya berasal dari kalangan masyarakat kecil, atau yang biasa kita asosiasikan sebagai wong cilik, yaitu mereka yang hidup dalam segala keterbatasannya terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan hidup paling primer.

Keistimewaan dokumenter Yang Ketu7uh justru saya temukan lewat keempat narasumber ini. Persisnya pada sosok Amin. Ketika tiga narasumber lain mengeluhkan kesulitan-kesulitan hidup mereka secara personal, Amin justru lugas menuntut pemerintah menunaikan tugas dan kewajibannya menyejahterakan rakyat umum. Adapun ketika tiga narasumber lain gelisah dan cemas memikirkan siasat demi menghidupi keluarganya, Amin justru risau soal proyek ketahanan pangan nasional. Kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut Amin tak lain merupakan teguran langsung terhadap buruknya kinerja pemerintah, baik secara konseptual, maupun implementasi kebijakan-kebijakan yang ada.

Lihat saja bagaimana Amin menyinggung Pasal 33 UUD 1945 butir 3, bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Juga ketika dirinya menyinggung soal pertanian Indonesia yang sesungguhnya berpotensi menjadi lumbung padi Asia Tenggara. Padahal sehari-hari ia masih berkutat di lahan sewaan yang tidak jelas asal usul kepemilikannya. Hemat kata, Amin menjadi istimewa, sebab ialah narasumber satu-satunya yang kembali mengangkat problema-problema nyata masyarakat kecil bersamaan dengan momentum ‘pesta demokrasi’. Keistimewaannya bertambah karena dari keempat narasumber, Amin juga yang tempat tinggalnya paling jauh dari ibukota.

Hal lain, pemilihan keempat narasumber di atas ada kalanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Salah satu yang paling sering saya dengar: mengapa hanya rakyat kecil? Mengapa tidak menyediakan ruang untuk mereka dari kalangan menengah dan atas? Pertanyaan ini tentunya berasal dari teori dasar disiplin jurnalistik yang dengan tegas mempersyaratkan adanya keberimbangan berita (cover both sides). Dengan teori demikian, narasumber-narasumber yang dipilih harus mewakili tiap lapisan kelas masyarakat sosial dan mendapat jatah sorot yang sama adil.

Pertanyaan ini menjadi logis apabila kita memperlakukan Yang Ketu7uh sebagai produk jurnalistik. Akan tetapi, sebagai produk dokumenter, pertanyaan ini agaknya meleset. Mengutip jurnalis Amerika Serikat pada era 1950-an, Edward R. Murrow, “Siapapun yang percaya bahwa setiap film dokumenter harus mampu merepresentasikan kenyataan yang berimbang, bisa jadi tidak tahu apa arti dari kenyataan maupun berimbang itu sendiri (Documentary Film, 2007).” Maka dari itu, konyol rasanya apabila menganggap Suparno, Sutara, Nita, dan Amin sebagai narasumber asal comot. Modusnya terbaca: pembuat film ingin menyorot apa dan siapa yang selama ini luput dari pemberitaan media. Yakni wong cilik dengan segala bentuk kegelisahannya selaku masyarakat dalam konstelasi pemerintah yang menganut paham demokrasi. Saya sendiri diam-diam berharap durasi film ini lebih panjang. Sehingga nilai-nilai human interest dari keempat narasumber bisa lebih tergali dan terpaparkan di layar lebar.

Begitupun dengan adegan penutup. Setelah pasangan capres-cawapres terpilih diumumkan, kemudian disambut tepuk tangan beserta sujud syukur dari khalayak, film mengakhiri durasinya lewat tampilan aerial shot yang memperlihatkan pemukiman padat nan semrawut. Entah ini menandakan masih banyak yang harus dibenahi, atau sebagai introspeksi diri atas proses demokrasi yang serba rumit. Satu hal yang jelas: sebagai karya dokumenter, saya rasa Yang Ketu7uh sesungguhnya mampu menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik dari ini. Menyusun kepingan-kepingan gambar dari 19 videografer menjadi sebuah karya yang utuh tentu bukan perkara sepele. Dan oleh karenanya membutuhkan strategi dan penyutradaraan yang cakap. Semoga dapat diperbaiki di Yang Kedelap8n atau apapun judul karya berikutnya nanti.

Yang Ketu7uh | 2014 | DurasI: 78 menit | Sutradara: Dandhy Dwi Laksono | Produksi: Watchdoc | Negara: Indonesia

Pendapat Anda tentang tulisan ini
  • Mantap! (2)
  • Boleh juga (0)
  • Biasa saja (0)
  • Lupakan (0)
Share

Send this to a friend