Indonesia Raja 2015: Menonton Kota, Membaca Sinema

indonesia-raja-2015_hlgh

Program Indonesia Raja 2015 yang diselenggarakan Minikino adalah gerilya sinema paling ambisius tahun ini. Idenya sungguh menarik: sebuah program yang mendistribusikan berbagai program. Kedengarannya memang aneh, tapi begitulah kenyataannya. Indonesia Raja menyalurkan program-program film pendek dari kurator di berbagai kota. Setiap kurator mengumpulkan film, lalu merancang program berdasarkan lokalitas kotanya masing-masing. Tujuannya agar pencapaian kegiatan perfilman di setiap kota bisa diketahui oleh para pegiat di kota lain.

Publikasi acara Indonesia Raja 2015 mulai terdengar sejak April 2015. Minikino, selaku institusi penyelenggara program, menyebarkan sejumlah materi publikasi melalui website dan media sosial. Salah satu yang tersebar adalah penjelasan open submission untuk film-film yang ingin ikut serta. Tertera di sana beberapa hal esensial: sepuluh kota rekanan, sepuluh kurator penyelenggara, dan penjelasan Indonesia Raja 2015 sebagai program non-kompetisi. Proses penyelenggaraan tersebut—dari pemilihan kota dan kurator, program yang tiap kota hasilkan, sampai strategi program Indonesia Raja 2015 secara keseluruhan—adalah poin-poin yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Suasana emutaran Indonesia Raja 2015 di Greenhost Hotel, Yogyakarta

Suasana pemutaran Indonesia Raja 2015 di Greenhost Hotel, Yogyakarta

Kota dan Sinema

Menurut Fransiska Prihadi, manajer program Indonesia Raja, pemilihan kota rekanan awalnya mengacu pada jejaring kerja yang tercatat oleh In-Docs, lembaga pendidikan dan produksi film dokumenter di Indonesia. “Pertimbangannya menggunakan data (kontak) dari In-Docs adalah karena kami mengamati, In-Docs adalah salah satu organisasi yang konsisten berjejaring kerja dan mengadakan kegiatan dengan banyak organisasi atau komunitas pemutar film di berbagai kota di Indonesia,” ucap Fransiska lewat e-mail.

Minikino kemudian melakukan riset singkat terkait kota dan komunitas yang tercatat, lalu menelaah geliat sinemanya dalam setahun terakhir. Proses itu berhasil mengerucutkan data yang ada menjadi dua puluh lima kontak dari berbagai kota. Dari dua puluh lima kontak tersebut, sepuluh kota dan kurator bersedia untuk berpartisipasi di Indonesia Raja 2015. Kota-kota itu adalah Semarang, Makassar, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Jakarta, Purbalingga, Solo, dan Surabaya.

Sayangnya, kesepuluh kota dan kurator terpilih tidak semuanya berlanjut hingga akhir program. Pada tahap aturan main dan penandatanganan nota-kesepakatan, kurator dari kota Makassar hilang kontak. Sedangkan pada tahap pengumpulan film di daerah masing-masing, dua kota tidak tuntas mengumpulkan dan membentuk program.

“Sampai pada tenggat waktu pengumpulan film, hanya tujuh yang berhasil mengumpulkan film dan menyiapkan program dari wilayahnya. Kota Solo dan Kupang tidak berhasil menyediakan program,” jelas Fransiska Prihadi. Akhmad Hilman, kurator Solo untuk Indonesia Raja 2015, beralasan, “Banyak pembuat film tidak tertarik berpartisipasi di Indonesia Raja karena bukan bersifat kompetisi. Mereka belum sadar dengan manfaat positif yang mungkin terjadi ketika karyanya diputar di beberapa kota di Indonesia.” Sedangkan Manuel Alberto Maia, kurator dari Kupang, menjelaskan, “Produksi film pendek di wilayah kami nihil pada periode tahun 2014-2015.”

Tidak ikut sertanya ketiga kota tersebut tentu amat disayangkan. Apalagi dua di antaranya, Solo dan Makassar, adalah kota dengan medan sinema yang memiliki banyak talenta unik. Dari Solo, kita mendapati nama-nama seperti Bani Nasution, Jeihan Angga, Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, dan lain-lain. Dari Makassar ada Aditya Ahmad, Andreuw Parinussa, Afran Sabran, Rusmin Nuryadin, Andi Burhamzah, dan lain-lain. Masing-masing kota pun memiliki lembaga pendidikan seni—di Makassar ada IKM, di Solo ada ISI Surakarta. Wadah terkait sinema di sana pun boleh dibilang sudah ada. Makassar memiliki Rumata, yang memiliki program-program yang tertata, lengkap dengan lokakarya produksi film bertajuk Makassar-Southeast Asian Screen Academy (SEAScreen). Sedangkan Solo punya sejumlah komunitas serta kineklub kampus, dan sampai tahun lalu masih memiliki Festival Film Solo, dengan kategori Tarung Solo yang berisikan film-film asli Solo.

Setiap kurator yang tidak berhasil membuat program memang memiliki alasan. Namun, menelan alasan tersebut sebagai sebab tunggal tentu tidak akan mengarahkan kita ke mana-mana. Ada lapisan-lapisan aspek yang sepatutnya dievaluasi terkait hal ini.

Benarkah medan sinema di kota terkait sedang melempem? Ataukah kinerja kurator yang kurang maksimal? Atau mungkin kurator sudah maksimal dan film pun sedang ramai, tapi strategi Minikino yang kurang jitu? Sudah tepatkah pengumpulan karya dengan cara submission di masing-masing daerah? Atau mungkin memang subsmission sudah tepat, tapi calon pesertanya saja yang tidak paham dengan fungsi jaringan pemutaran non-kompetisi?

Masing-masing pertanyaan tentu butuh telaah lebih lanjut dari penyelenggara. Namun, sebelum sampai ke tangan yang bersangkutan, setidaknya ada dua hal yang bisa kita baca bersama terkait silang sengkarut tersebut.

indonesia-raja-2015_02

Suasana pemutaran Indonesia Raja 2015 di Alliance Française, Denpasar

Penyelenggaraan Program

Pertama adalah pemilihan kota. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Minikino terlebih dahulu membuka call for entry ke semua kontak—yang didapat dari In-Docs—lalu mengontak lagi kota-kota yang memberi tanggapan.

“Memang, kita melakukan kontaknya secara tertutup, karena Minikino juga perlu memilah yang serius dengan yang hanya iseng. Setiap nama yang masuk kita teliti, dan melakukan wawancara informal dengan berbagai pihak lain lagi,” terang Fransiska. Kemungkinan mangkirnya komunitas rekanan tentu sebuah hal yang sulit dikontrol, dan wajar untuk diantisipasi. Namun, terlepas dari hal tersebut, agak disayangkan bila Minikino kurang jeli juga dalam menangkap ada tidaknya produksi dari kota yang merespon.

Menjadi aneh ketika suatu kota terpilih masuk ke Indonesia Raja, tapi ternyata tidak punya film sama sekali. Sedangkan kota-kota lain yang menarik untuk diketahui kegiatan perfilmannya, seperti Padang (Cinemama), Sukabumi (SUKMA), Tasikmalaya (Kofita), dan lainnya, justru tidak tersentuh. Kota-kota tersebut pun tertutup kemungkinannya untuk terlacak lewat Indonesia Raja 2015, karena adanya ketentuan film yang harus dari kota rekanan—film yang tidak dari kota rekanan dialihkan ke S-Express.

Ke depannya, bila masih menggunakan metode yang sama, bisa jadi Minikino perlu memulai dari keberadaan geliat sinema itu sendiri, ketimbang dari ada atau tidaknya kontak. Indikator yang lebih jelas terkait pemilihan kota rekanan pun perlu untuk dibuat: apa alasan kota tersebut perlu ditinjau perkembangan sinemanya? Apakah karena keberadaan festival filmnya? Banyaknya pembuat film di sana? Aktivitas komunitas filmnya? Atau cuma karena ada kontaknya? Indikator dan penjelasan di dalamnya pun perlu diketahui secara publik. Dengan demikian, penonton tidak hanya tahu film-film dan pengantar programnya, tapi bisa paham juga latar belakang budaya sinema di sana, yang menyebabkan film-film dari kota tersebut layak untuk dicermati.

Kedua adalah pemilihan kurator, yang menjadi perpanjangan tangan Minikino. Seperti gerilya sinema pada umumnya, kegiatan Indonesia Raja 2015 memang tidak menyuguhkan dana untuk para pelakunya. “Minikino hanya mengganti ongkos kirim pos yang terjadi dari tabungan mereka,” ucap Fransiska. Sementara ongkos terbesarnya bergantung pada komitmen dan semangat aktivisme yang sama. Semangat itu merupakan pondasi untuk upaya-upaya selanjutnya, seperti mengajak para pembuat film untuk menyertakan karyanya, mengkurasi film, dan akhirnya mengadakan pemutaran yang layak.

Dalam kondisi seperti ini, mungkin tolok ukur untuk kurator tidak sebatas pengetahuan film, melainkan peran dia di daerah, keaktifannya dengan medan perfilman setempat, koneksinya dengan para pembuat film, dan seberapa strategis komunitasnya. Perkara kurator ini pun berkelindan dengan masalah pemilihan kota. Beban kurator di kota yang tidak ada medan sinemanya jelas akan lebih sulit, dibanding kurator di kota yang medan sinemanya sudah ada.

Singkat kata, ada empat kondisi dari yang paling ideal sampai paling parah: kurator mapan, budaya sinema mapan; kurator mapan, budaya sinema melempem; kurator melempem, budaya sinema mapan; dan kurator melempem, budaya sinema melempem. Buat sosok seperti Bowo Leksono, yang berperan sentral di perfilman Purbalingga, menjalankan program Indonesia Raja 2015 mungkin bisa sambil ngopi dan leha-leha. Pasalnya, beliau bisa dibilang hampir tidak luput dengan proses yang terjadi dari hulu dan hilir kegiatan perfilman di kotanya.

Beda halnya dengan Reza. Kurator Yogyakarta yang bernama lengkap Mohammad Reza Fahriyansyah ini mengaku perlu berupaya lebih dalam menggarap programnya. Salah satu upayanya adalah curhat dengan BW Purbanegara, untuk membahas mengenai rancangan programnya. “Pertama aku promosi program Indonesia Raja di Si Mamad [program diskusi dan pemutaran film oleh Limaenam Films], terus pertemuan selanjutnya baru aku kepikiran buat konsultasi sama Mas Purba,” tutur Reza. Hadirnya Gula-Gula Usia, film Ninndi Raras produksi 2014, dalam program Yogyakarta untuk Indonesia Raja 2015 merupakan salah satu efek dari pertemuannya dengan BW Purbanegara yang tak hanya sekali itu.

Bila benar Indonesia Raja akan ada lagi tahun depan, hal-hal di atas mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Tentu bukan sebagai bahan utama, hanya sekadar perspektif tambahan saja. Bahan utama yang kemudian jauh lebih penting adalah cerita dari para kurator daerah. Usai dari itu, penilaian dan pengembangan program sepenuhnya menjadi kebijakan dari pengelola.

Suasana pemutaran Indonesia Raja 2015 di SLTP SATAP 2 Jerebu'u, Flores

Suasana pemutaran Indonesia Raja 2015 di SLTP SATAP 2 Jerebu’u, Flores

Yang di Layar, Yang di Depan Layar

Sebagai program, Indonesia Raja tentu bukan hanya bisa dibaca dari yang terjadi di balik layar, melainkan juga dari hasil yang ada di layar—film yang tayang—dan di depan layar—penontonnya. Dengan kata lain, membahas kota dan kurator barulah sepertiga jalan. Dua per tiga jalan sisanya adalah menelaah program yang dihasilkan, dan efeknya terhadap penonton.

Ada tujuh kota yang memiliki program di Indonesia Raja: Medan, Jakarta, Semarang, Purbalingga, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Ketujuh kota itu tidak hanya mewakili konteks demografis, melainkan juga konteks tradisi sinemanya sendiri-sendiri, semisal keberadaan festival lokal, komunitas film, kampus film, dan para pembuat filmnya. Hal-hal mengenai perfilman itulah yang kurator tanggapi menjadi program, sehingga muatan kuratorial setiap kota pun beragam.

Program di Medan bercerita tentang kemunculan pelaku film, komunitas, dan karya-karyanya. Denpasar dan Semarang menggambarkan banyaknya pelaku dari berbagai kalangan, serta keragaman tema, genre, dan permainan teknis dalam film. Jakarta, Jogja, dan Surabaya menggambarkan betapa tanggapnya film-film pendek di sana memotret kondisi sosiokultural. Sedangkan Purbalingga menyuguhkan sinemanya melalui seleksi karya finalis Festival Film Purbalingga.

Tentu menarik bila kita bisa mengambil kesimpulan dari setiap program di daerah. Tapi sayangnya hal tersebut tidak cukup memungkinkan. Sebabnya adalah kendala-kendala di balik layar, yang sebelumnya sempat dibahas, dan minimnya film yang mendaftar.

Karena jumlah film pendaftar terlalu sedikit untuk diolah oleh kurator, program yang ditawarkan jadi kurang representatif untuk menggambarkan kota. Nyatanya, di Jakarta bukan tidak ada film animasi, hanya saja dari sembilan film yang daftar, kebetulan tidak ada yang animasi. Semua film Jogja merupakan fiksi non-animasi pun bukan lantaran sikap sang kurator. Melainkan karena dari dua belas film yang mendaftar, memang tidak ada satu pun film dokumenter ataupun animasi—padahal di XXI Short Festival tahun ini ada film animasi dan dokumenter produksi Jogja yang jadi pemenang.

Oleh karena itu, agak janggal bila kita membaca film-film di Indonesia Raja sebagai “pencapaian” masing-masing daerah. Jangankan sebagai “pencapaian”, sebagai kondisi aktual pun relatif sulit. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi, dan terlalu sedikit pula pegiat yang ikut serta. Kalau pun memang ada peta geliat sinema yang dihasilkan, mungkin program film Purbalingga yang paling akurat, mengingat eratnya Festival Film Purbalingga dengan kegiatan-kegiatan perfilman di daerahnya. Sementara itu kota-kota lain masih perlu penanganan yang lebih taktis, baik dari pengelola maupun dari komunitas di masing-masing kota.

Berpose pasca pemutaran Indonesia Raja 2015 oleh Ruang Film Semarang

Berpose pasca pemutaran Indonesia Raja 2015 oleh Ruang Film Semarang

Peran Vital Kuratorial

Hal esensial lainnya dari Indonesia Raja 2015 adalah ruang untuk film-film dari para pelaku di daerah melalui program non-kompetisinya. Belakangan, festival-festival di Indonesia cukup banyak menawarkan kompetisi, namun hanya menghasilkan finalis itu-itu saja. Efeknya adalah kota sebagai medan perfilman justru hanya terbaca sebagai lokasi ataupun asal film dan pembuat film. Kota belum terbaca sebagai medan yang membina nama tersebut, ataupun sebagai latar budaya sinema yang mempengaruhi film-filmnya.

Contoh paling menggambarkan, lagi-lagi, adalah film-film Purbalingga. Film-film Purbalingga beberapa kali mampir ke berbagai kota lewat jalur kompetisi. Namun untuk setiap kompetisi yang diikuti, film-film Purbalingga selalu tampil sebagai medioker dibandingkan film-film lainnya. Contohnya adalah ketika Ijolan dan Penderes & Pengidep menjadi finalis di XXI Short Festival. Dalam kategorinya masing-masing, Ijolan harus berhadapan dengan film-film selevel Onomastika dan Seserahan, sementara Penderes dan Pengidep dengan Iblis Jalanan dan Digdaya Ing Bebaya. Saat penjurian, keduanya dibaca sebatas pada aspek-aspek produksi dan tekstual film. Itupun dengan standar XXI Short Fest, yang cenderung mengedepankan kecocokan teknis dan cerita film untuk layar lebar, ketimbang relevansi muatan film dengan konteks kulturalnya.

Di sinilah program ekshibisi seperti Indonesia Raja menjadi penting. Tanpa adanya muatan kompetisi, Indonesia Raja membuka ruang untuk pembacaan konteks kultural dalam pemutaran-pemutarannya—tidak tereduksi menjadi perkara kecakapan bercerita dan estetika semata. Film-film dari daerah tidak muncul sendirian, tapi ditampilkan bersama film-film lain yang menjadi rekan seperjuangannya. Film-film yang dulunya tercecer di jalur seleksi, dirangkai ulang menjadi indeks kultural—yang pada perkembangannya bisa menjadi tolok ukur bagi tumbuh-kembang medan sinema maupun kondisi masyarakat setempat.

Dengan kinerja programasi demikian, tentu menonton film di Indonesia Raja berbeda dengan menonton film di program kompetisi festival. Di kompetisi, konteks yang tersematkan pada film adalah perbandingan dengan film-film finalis lain. Penonton luput dari telaah kultural, dan hanya membahas lewat kerangka “layak menang atau tidak” dan “lebih bagus dari film sebelumnya atau tidak”.

Jaringan kolaborasi antar daerah pun kian memanjakan penonton dan para pembuat film yang penasaran dengan sineas di kota lain. Lewat Indonesia Raja, gaya dan kebaruan yang muncul dari tiap kota bisa terpantau dari kota sendiri. Sementara sebelumnya, seseorang harus jauh-jauh melawat ke festival-festival di luar kota. Itupun masih terbatas oleh berbagai hal, seperti jarak, waktu, dan biaya. Pegiat atau pembuat film dari Medan atau Palu, misalnya, tidak bisa setiap tahun singgah ke Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).

Hadirnya Indonesia Raja memangkas segala keterbatasan tersebut. Dengan demikian, ada potensi besar kebaruan sinematis dari tiap kota akan tersebar ke seluruh Indonesia. Ini pun bukan sumbangsih yang semu nan klise saja. Hal serupa sempat terjadi beberapa tahun silam, dan berdampak cukup besar dalam cara tutur sinema kita. Salah satunya adalah Denok dan Gareng, yang sempat tayang di JAFF dan beberapa festival lokal lainnya, yang selama perjalanannya berhasil menginspirasi sejumlah sineas. Para sineas muda yang awalnya akrab dengan dokumenter penuh wawancara dan footage yang mengobjektifikasi, tetiba terpapar oleh suatu gaya yang baru, gaya dokumenter observasional. Sejumlah pembuat film pun tertular—salah satunya Achmad Ulfi, sutradara Penderes dan Pengidep.

Suasana pemutaran Indonesia Raja 2015 di aula Hotel Kencana, Purbalingga

Suasana pemutaran Indonesia Raja 2015 di aula Hotel Kencana, Purbalingga

Catatan untuk Tahun Mendatang

Dari telaah sekilas ini, tampaklah bahwa Indonesia Raja adalah kerangka kerja yang besar, yang butuh pembacaan saksama dan berkelanjutan terhadap situasi perfilman di Indonesia. Bila tergarap dengan baik, sekiranya bisa terwujud jaringan pemutaran kolaboratif antar komunitas se-Indonesia, pertukaran kebaruan dan gagasan sinema antar sineas, peta utuh medan sinema di Indonesia, bibit-bibit kurator dan juru program baru, penonton-penonton yang lebih kritis, dan bukan tidak mungkin, kota-kota baru yang berkegiatan di bidang film. Sungguh banyak sekali faedahnya.

Sayangnya, kerangka tersebut memang belum cukup terpenuhi dengan baik tahun ini. Indonesia Raja yang hadir tiba-tiba, tanpa ada angin ataupun hujan, kurang cukup piawai merebut perhatian khalayak. Tawaran program non-kompetisi pun tidak didukung pra-kondisi yang memadai. Tak pelak, program model baru ini menuai respon seperti “Cuma diputerin doang?” dan “Apa untungnya?”

Tanggapan-tanggapan sinis tersebut pada dasarnya adalah bentuk ketidakpercayaan, atau minimal ketidaktahuan, terhadap vitalnya kerja kuratorial. Seakan memproduksi film masih lebih vital ketimbang ekshibisi film, seakan segala pemutaran harus memberi keuntungan materi. Kerja kuratorial, yang lebih banyak berkutat pada nilai-nilai non-materiil suatu karya film, pun dipandang sebelah mata. Padahal sama seperti memberikan uang, pemutaran kuratorial juga memberikan nilai tambah, bahkan tak jarang nilai tambah dari pemutaran kuratorial ini justru lebih vital.

Contoh nyatanya, sedikit menyimpang dari Indonesia Raja, adalah pemutaran film Senyap dari Joshua Oppenheimer. Melalui sebuah obrolan santai pada suatu malam, Suluh Pamuji, juru program Jogja-NETPAC Asian Film Festival, berpendapat bahwa menayangkan Senyap sendirian tanpa kerangka program yang rapi sebetulnya adalah suatu keluputan besar. Masih rancunya pandangan umum terkait tragedi 1965, membuat narasi film Senyap tidak cukup kuat memijak perspektif penonton yang disasar—khususnya penonton generasi sekarang, yang bagasi pengetahuannya tentang peristiwa 1965 disumbat oleh rezim. Beda jadinya bila sebelum memutar Senyap, penonton dipaparkan terlebih dahulu film-film serupa: Mass Grave, Rantemas, Klayaban, Tjidurian 19, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan konten film Senyap jadi tidak terlampau kontroversial, atau setidaknya pembacaan terhadap film tidak sempit ke vulgarnya konten film, karena mendapat tautan dengan peristiwa dan polemik serupa di daerah-daerah lain. Dorongan untuk rekonsiliasi yang diharapkan bisa lebih tersuarakan.

Kerja-kerja kuratorial, selaku salah satu tanggungjawab juru program pemutaran, jadi vital. Film tidak hanya sekadar numpang lewat untuk ditayangkan, melainkan menjadi bagian dari sebuah upaya pembacaan yang terarah. Film tidak hanya dilihat, tapi dihayati dengan perspektif yang lebih luas. Nilai-nilai lebih ini yang kemudian perlu dirasakan, atau setidaknya dipahami, oleh segenap pembuat film. Dengan demikian, ke depannya, mereka bisa dengan sepenuh hati menyerahkan filmnya ke kurator, dan menanti nilai lebih tersematkan ke dalam filmnya. Dalam kasus Indonesia Raja, nilai lebih tersebut adalah “menjadi bagian dari pencapaian sinema di kotanya”.

Minikino sendiri melalui Indonesia Raja 2015 boleh dibilang cermat dalam membaca kebutuhan sinema alternatif Indonesia saat ini. Mereka berpikir satu tahap lebih maju. Tawarannya bukan lagi hanya mendistribusikan film, tapi juga mendistribusikan gagasan, pola pikir, serta hal-hal subtil lain yang tersirat lewat hasil kuratorial tiap kota. Idealnya, bila pelaku sinema menonton dan mencermati setiap program yang ditawarkan Indonesia Raja, bukan tidak mungkin kebaruan dan keragaman di medan sinema Indonesia bisa jadi lebih berwarna.

Tentu untuk mewujudkan cita-cita besar, dibutuhkan partisipasi yang besar dari para pembuat, pemutar, hingga penonton film. Atau dengan kata lain: lebih banyak film yang tersedia, lebih banyak pemutar film yang mendapat akses, dan lebih banyak penonton.

Adalah partisipasi pembuat, pemutar, dan penonton film yang menjadikan program ekshibisi seperti Indonesia Raja relevan. Partisipasi pembuat film memungkinkan pemetaan kegiatan sinema, pemutar film yang telaten memungkinkan terjadinya persebaran film, sementara khalayak penonton memungkinkan terciptanya apresiasi bahkan kritik—yang harapannya kemudian bisa kembali ke pihak pembuat film. Semuanya terhubung dalam sebuah siklus yang manis. Patut dinanti bagaimana Minikino mempertajam strateginya untuk mengolah partisipasi pembuat, pemutar, dan penonton film dalam edisi Indonesia Raja berikutnya.

Pendapat Anda tentang tulisan ini
  • Mantap! (11)
  • Boleh juga (0)
  • Biasa saja (0)
  • Lupakan (0)
Share

Send this to a friend