Melihat Sinema Korea Selatan Bekerja

Para pemeran film Parasite (2019) dengan trofi Palme d’Or

Selasa, 21 Mei 2019, seharusnya bisa menjadi hari besar bagi Quentin Tarantino di Cannes, setidaknya sejak Pulp Fiction menggondol Palme d’Or—penghargaan tertinggi di festival kelas dunia tersebut—pada 1994. Film terbaru Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, digadang-gadang banyak pengamat sebagai kandidat juara. Sayangnya, juri berkata lain. Mereka memberikan suara bulat kepada Parasite karya Bong Joon-ho.

Sontak publik riuh. Tepuk tangan merekah, tidak hanya pada akhir tapi juga pada tengah-tengah penayangan film. Tanggapan media dan pengamat film membanjiri media sosial, melambungkan harapan para penonton minim privilese di luar sana untuk bisa segera menyaksikan Parasite di bioskop dekat rumah.

Perhatian penggemar film seantero dunia, setidaknya untuk beberapa saat, tertuju pada Bong Joon-ho. Kemenangan Parasite di Cannes bisa jadi adalah apresiasi paling lantang yang diterima oleh sutradara kelahiran asal Korea Selatan tersebut. Okja, film Bong Joon-ho sebelumnya,sempat berkompetisi di festival yang sama dua tahun silam, namun perhatian yang ia dapat condong pada sengketa terhadap statusnya sebagai film buatan Netflix.

Kali ini Bong Joon-ho pulang dengan kepala tegak. Ia menjadi sutradara Korea Selatan pertama yang memenangkan Palme d’Or. Ia membawa sejarah baru bagi sinema Korea Selatan, juga bagi sinema Asia. Parasite melanjutkan kejayaan sinema Asia di Cannes—setahun sebelumnya, Shoplifters karya Hirokazu Kore-eda membawa pulang Palme d’Or.

Lantas, bagaimana kemenangan beruntun ini bisa kita maknai dalam konteks tumbuh-kembang sinema di Asia pada umumnya dan Korea Selatan pada khususnya?

Sinema Asia

Membaca sinema Asia dalam satu payung besar jelas sebuah kemustahilan. Asia bukanlah entitas yang homogen. Orang-orang Asia berpikir secara regional, nasional, dan internasional, tapi tidak secara kontinental, atau setidaknya belum. Selama ini, definisi atas sinema Asia lebih digunakan sebagai kerangka payung untuk mencakup pembahasan film secara tunggal maupun jamak bagi setiap sinema nasional di benua Asia.

Mendedah sinema Asia pada kenyataannya harus mengindahkan hal-hal makro dan mikro di balik proses pembuatan film secara lokal, regional, dan global. Apa yang terjadi di wilayah suprastruktur dan infrastruktur suatu kawasan, dari balik meja produser hingga ke lokasi pengambilan gambar, ruang putar, atau layar gawai depan Anda sekarang. Film merupakan medium kontestasi di dalam dan di antara berbagai praktik ekonomi, politik, dan budaya. Dengan makin beragamnya modus pembuatan dan peredaran, film tak lagi sekadar kepanjangan tangan dari suatu ideologi dominan.

Lantas, bagaimana kita dapat memahami sinema sebagai salah satu elemen penting dari sistem global yang berpartisipasi dalam agenda pembangunan lokal dan regional?

Mari asumsikan bahwa ketika masyarakat berkembang, fenomena sosial tertentu muncul dalam produk-produk sinema di kawasannya. Jika masyarakat tersebut terbuka setidaknya untuk sebagian aliran budaya dari luar negeri, pembuat film akan menggunakan bentuk naratif dan pendekatan estetis yang tidak sepenuhnya bersifat lokal, tapi juga regional atau global.

Kecenderungan ini memungkinkan sinema untuk menyajikan serangkaian fenomena sosial yang universal namun tetap tunduk pada kekhasan lokal dan regional. Arjun Appadurai, seorang antropolog, melihat konsep ini sebagai wilayah pementasan identitas global di satu sisi dan identitas lokal di sisi lain, yang disebabkan oleh kapasitas film sebagai medium yang mampu melintasi beragam lanskap budaya.

Singkatnya, film dituntut untuk semakin aktif berdialog dengan kapitalisme global. Melalui industri yang telah dikembangkan selama beberapa dekade terakhir, kepekaan sinema Korea Selatan terhadap mekanisme pasar menempatkan mereka dalam peta sinema dunia hingga menikmati posisinya sebagai pemain kunci di hadapan kapitalisme global.

Cuplikan film Parasite (2019)

Genealogi Sinema Korea Selatan

Ada beberapa faktor yang memungkinkan Korea Selatan tiba pada posisinya saat ini, dan transformasi negara berperan besar di dalamnya.

Sampai akhir 1986, film Korea Selatan tidak terlalu menuai pengakuan publik, baik di audiens domestik maupun luar negeri. Kebijakan proteksionis telah melemahkan sendi-sendi industri kreatif dan krisis ekonomi telah mempengaruhi setiap bidang industri sejak awal 1970an. Industri film nasional memang masih tergolong produktif—kurang lebih enam puluh film diproduksi setiap tahunnya dari 1973 hingga 1986—namun publik Korea Selatan tidak terlalu minat dengan produk mereka sendiri. Sebagian besar film gagal secara finansial, tetapi para produser bisa menambal kerugian mereka melalui impor film Hollywood.

Dalam kerangka masyarakat kapitalis, kelangsungan film sebagai produk hiburan jelas bergantung pada potensinya menarik khalayak luas. Pasar bagi film Korea Selatan gagal berfungsi sebagai tempat di mana produser dan pembuat film berkompetisi dan berproses secara kreatif. Agenda-agenda politik elit terlalu kental menyetir arah industri. Alhasil, posisi tawar mereka di hadapan distributor dan ekshibitor terus melemah dan selalu dipertanyakan.

Negara lantas turun tangan. Subsidi dikucurkan demi menangkis dominasi Hollywood di pasar lokal. Namun, manuver ini terbukti tidak kondusif bagi kreativitas sinema Korea Selatan, karena intervensi negara terus berlanjut hingga wilayah produksi.

Titik tolak sinema Korea Selatan bermula pada 1987, ketika warga turun ke jalan untuk demonstrasi menuntut demokrasi—lazim disebut June Democracy Movement—pada 1987. Setelah tiga dekade kediktatoran militer, Korea Selatan kembali ke demokrasi konstitusional dan memilih presiden sipil pertama. Baik sektor publik maupun swasta di wilayah kebudayaan telah menguji kebebasan baru ini lewat satir, pertunjukan, maupun karya tulis eksperimental. Ungkapan-ungkapan budaya tradisional seperti sastra, seni rakyat, teater, hingga film kontemporer secara masif diproduksi dan diedarkan ke publik sejak awal 1990an.

Publik Korea Selatan bereksperimen dengan berbagai jenis film melalui produksi berbiaya tinggi maupun rendah dan dengan beragam subjek yang jarang dibahas sebelumnya. Ketika produser tidak bisa mendapatkan dana subsidi pemerintah, industri mulai membebaskan diri dari pedoman politik. Lembaga sensor tetap mempengaruhi konsumsi publik, namun otoritas politik tak lagi mengerangkeng industri film dalam agenda politik elit. Lebih jauh lagi, pembuat film berjuang untuk menghadirkan potret kehidupan yang lebih beragam—sisi gelap masyarakat Korea Selatan atau golongan masyarakat marjinal mulai mendapat tempat di layar perak.

Para pembuat film dan perusahaan film mulai menyadari nilai film, baik sebagai komoditas hiburan maupun sebagai media ekspresi simbolik. Di bawah kebijakan pemerintah sipil, film arus utama telah membangkitkan kembali diri mereka sendiri melalui kebebasan untuk menggambarkan masalah sosial, seks, hingga kekerasan secara lebih terperinci. Penjelajahan estetis pun merambah ke ranah humor, imajinasi, fantasi, dan bentuk-bentuk naratif lain yang lebih strategis. Bagi para pembuat film, dekade 1990an—atau setidaknya sebagian besar dari periode tersebut—adalah tahun-tahun penuh harapan dan optimisme untuk menghadirkan sinema baru Korea Selatan.

Situasi ini kontras dengan dekade-dekade sebelumnya. Ketegangan politik memaksa sebagian besar perusahaan produksi film untuk meninggalkan banyak praktik yang telah membentuk produksi dan distribusi film domestik sejak dekade 1960an. Tidak hanya itu, para pembuat film juga banting setir ke bentuk-bentuk film populer, yang tak lebih dari tiruan pucat Hollywood.

Produksi film di Korea Selatan pada era pemerintahan sipil ditandai oleh ikhtiar menerabas batas-batas genre, sebagai bagian dari proses pendewasaan sinema nasional yang hendak melepaskan diri dari hegemoni panjang Hollywood. Ikhtiar tersebut tidak semata-mata ditafsirkan sebatas perlawanan budaya, tapi juga penegasan identitas lokal dan nasional di pasar domestik yang dikuasai Hollywood.

Lingkup produksi yang berubah membutuhkan penerapan gaya film baru. Sebagai konsekuensi dari internasionalisasi sinema Korea Selatan, batasan-batasan nasional dan kebutuhan untuk menceritakan kisah-kisah nasional tak lagi mempengaruhi cara pengembangan cerita. Para pembuat film Korea Selatan bebas menjelajah ke wilayah-wilayah baru. Dalam takarannya masing-masing, terlepas dari lokasi syutingnya, citarasa lokal kini dipandang sebagai elemen dinamis yang ditambahkan ke dalam alur cerita, alih-alih keseragaman yang berpotensi membatasi pembangunan tokoh dan pengembangan cerita dalam film.

Pada tingkat pemerintahan, pihak berwenang telah membatasi jumlah film Hollywood yang diimpor dan mengenakan tarif tinggi. Pada tingkat budaya, dominasi budaya populer Amerika telah memberikan urgensi baru yang memunculkan pertanyaan tentang budaya nasional Korea.

Bong Joon-ho di Cannes 2019

Kandang Tandang Hallyuwood

Korea Selatan adalah satu dari sedikit negara yang berhasil menantang hegemoni Hollywood selama beberapa dekade. Namun kita dapat membaca perlawanan Korea Selatan terhadap Hollywood sebagai kekhawatiran yang lebih dalam dan luas, yakni kekhawatiran akan kolonialisasi budaya. Meski sinema Korea Selatan telah berhasil mengidentifikasi ulang nilai-nilai tradisional, situasi di masyarakat telah memungkinkan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan Hollwyood untuk masuk dan menempati wilayah kesadaran mereka.

Fenomena baru lahir dalam menjawab tantangan ini: hallyuwood. Istilah ini—perpaduan dari hallyu dan hollywood—menggambarkan kemiripan dan perbedaan penting antara kedua produk budaya produksi Korea Selatan dan Amerika Serikat, setidaknya dalam segi pemanfaatan alur cerita universal, pengolahan genre, dan nilai produksi. Gelombang kuat budaya populer ini pada awalnya didorong oleh ekspor drama televisi dan musik pop Korea Selatan di Asia, lalu oleh produksi film-film.

Krisis keuangan Asia 1997 yang merubuhkan ekonomi nasional turut berkontribusi pada peningkatan ekspor budaya pop Korea Selatan sebagai bagian dari industri ekspor. Krisis sama yang telah menyebabkan industri televisi di kawasan Asia Timur lain turut mencari produk yang lebih murah daripada produksi negara lain yang relatif mahal. Pertemuan dua kebutuhan ini lantas mendorong impor dan distribusi masif produk budaya populer Korea Selatan di seluruh Asia Timur, kecuali Jepang, dan membuka jalan bagi gelombang baru budaya populer Korea Selatan.

Wacana masyarakat informasi yang berkembang secara global pada akhir 1980an, dan kehadiran teknologi informasi dan perkembangan digital pada dekade-dekade setelahnya, memicu liberalisasi media secara besar-besaran di Korea Selatan. Kebijakan negara semakin lengang dan terbuka untuk mengakomodir kepentingan publik. Langkah-langkah liberisasi media serta kemuakan warga terhadap kontrol negara atas media secara perlahan memantik kompetisi sehat di industri domestik. Hasilnya: produk-produk komersial yang peka zaman dan bernilai strategis di pasar global.

Konsumsi budaya adalah proses negosiasi antara konsumen dan produk budaya. Konsumen menginvestasikan waktu, uang, energi, dan tunjangan emosional mereka pada komoditas budaya, kadang untuk memperoleh kesenangan, kadang untuk mencari makna bagi hidup mereka. Banyak pengamat mencatat kemampuan sinema Korea Selatan dalam menyentuh sentimen yang relevan bagi masyarakat Asia, seperti nilai-nilai keluarga dan penghormatan kepada orang tua.

Dengan mengeksplorasi hubungan film dan lanskap estetis maupun politis, serta mengupayakan pemasaran produknya di pasar global, sinema Korea Selatan kini hadir dan diakui sebagai kekuatan kultural baru. Alih-alih memfotokopi rival tua alias sinema Hollywood, sinema Korea Selatan memilih untuk mengawinkan berbagai bentuk naratif populer dengan beragam nilai lokal dan gagasan budaya tradisional maupun kontemporer. Terobosan tersebut menjadi faktor pembeda sinema Korea Selatan dengan sinema-sinema nasional lainnya di kawasan Asia, namun tetap searah dengan kehendak publik yang mengonsumsinya.

Pasar tidak pernah diam. Ia terbuka, bahkan rentan, terhadap perubahan. Korea Selatan berhasil menemukan celahnya dengan mengadopsi dan mengolah ulang sejumlah unsur dari aktor terbesar kapitalisme global, lalu meleburkannya dengan citarasa regional yang khas. Konsekuensinya: istilah seperti soft power—pendekatan persuasif yang melibatkan penggunaan pengaruh ekonomi atau budaya—kini menjadi relevan untuk dipertimbangkan kembali. Karena pengaruh praktik yang berkaitan dengan film dan atau teks media telah melampaui batasan sinema nasional maupun regional.

Pendapat Anda tentang tulisan ini
  • Mantap! (39)
  • Boleh juga (6)
  • Biasa saja (5)
  • Lupakan (3)
Share

Send this to a friend