“Film alternatif merupakan film-film yang tak akan pernah bisa diputar di gedung bioskop komersial, dan karenanya memerlukan wadah.” Mendiang Gotot Prakosa pertama kali mengungkapkan hal ini dalam tulisan Menjaring Model Peredaran Film Alternatif yang terbit di majalah Sinema Indonesia pada Januari 1988. Selang 27 tahun, bahkan setelah Gotot tutup usia pada 4 Juni 2015, kondisinya tetap sama.
Saat itu, Gotot mendefinisikan film alternatif sebagai “film-film jenis dokumenter, film animasi, eksperimental, film pendek bercerita, film cerita panjang yang tidak mungkin ditampung di gedung-gedung bioskop komersial/umum, dan film-film berbagai jenis lainnya.” Alhasil, kala Gotot menjabat sebagai Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 2002-2006, ia pun mencoba menggagas sebuah wadah bagi film-film “pinggiran” tersebut. Bersama dengan Ratna Sarumpaet, Ketua DKJ 2003-2006, dan beberapa kawan lainnya, Gotot melakukan negosiasi dengan pihak 21 Cineplex untuk memberi sebuah ruang bagi film-film non-komersial dalam bioskop mereka di kompleks Taman Ismail Marzuki.
Permintaan itu dikabulkan. Mulai 29 Juni 2005, berdirilah Art Cinema yang rutin memutarkan film-film alternatif selama dua minggu tiap bulannya di studio 1 bioskop 21 Cineplex TIM dengan kapasitas 130 kursi. Pemutaran dilakukan sesuai program yang dirancang oleh Komite Film DKJ saat itu.
Setahun berselang, terjadilah pergantian kepengurusan. Marco Kusumawijaya diangkat sebagai Ketua DKJ, sementara Farishad Latjuba ditunjuk jadi Ketua Komite Film. Sejak itu, Art Cinema berganti nama jadi Kineforum. Program pun tak lagi dirancang langsung oleh Komite Film. Untuk itu, Lisabona Rahman didapuk jadi Manajer Program pertama.
Dalam wawancara Lisabona dengan Jurnal Footage pada Agustus 2008, ia menjabarkan sedikit perbedaan antara Art Cinema dengan Kineforum. Menurutnya, konsep Art Cinema lebih mirip ke ruang pameran, dalam arti mereka memutar film-film yang dianggap kuratornya sebagai “film seni”. Ini rasanya tak lepas dari latar belakang Gotot sebagai salah satu tokoh film eksperimental di Indonesia.
“Sedangkan, Kineforum tidak membatasi diri pada film-film seni saja. Kita tidak keberatan memutar film-film komersial selama ada keterkaitan dengan tema yang sudah kita rencanakan,” ujar Lisa lebih lanjut.
Pastinya, Kineforum perlahan mencoba menjawab kerinduan masyarakat Jakarta akan sebuah ruang pemutaran alternatif, sesuatu yang Kine Klub DKJ pernah coba lakukan jauh sebelumnya.
Kine Klub DKJ
Dalam tulisan Menjaring Model Peredaran Film Alternatif, Gotot pun sempat membahas soal Vancouver East Cinema di Kanada. Di sana, terdapat gedung-gedung bioskop yang khusus memutar film alternatif dengan sistem pengelolaan profesional. Film-film yang ditampilkan, dapat dikatakan berbobot seni serta bisa dipertanggungjawabkan. Namun, jarang sekali mereka bisa menembus jalur peredaran gedung-gedung bioskop mapan.
Itu tidak masalah karena fungsi ruang pemutaran alternatif memang memberi opsi lain, menawarkan ragam diskursus, serta jadi ruang pertemuan antara sineas dan para penikmat film. Dahulu, Jakarta sempat memiliki ruang ini dalam bentuk Kine Klub DKJ yang berdiri sejak 1969, tak lama setelah Ali Sadikin selaku gubernur DKI Jakarta meresmikan Taman Ismail Marzuki pada 10 November 1968.
Di masa jayanya, Kine Klub DKJ rutin mengadakan acara pekan pemutaran film sekali dalam sebulan di Teater Tertutup TIM. Mereka bekerja sama dengan berbagai pusat kebudayaan dan juga sineas-sineas lokal dalam prosesnya. Usai pemutaran, para penonton bisa berinteraksi langsung dengan para tokoh dunia film tersebut.
“Waktu itu yang pernah memberikan film untuk diputar di Kine Klub ada Pusat Kebudayaan Jerman, Jepang, Inggris, India, Belanda, dan lain sebagainya,” ujar Marselli Sumarno, kritikus film sekaligus anggota Komite Film DKJ 2009-2015. “Kita bahkan dulu pernah kedatangan dua tamu besar, yaitu Wim Wenders dan Volker Schlöndorff, dua sutradara besar dari Jerman.”
Walau begitu, porsi pemutaran film asing justru lebih besar dibanding film lokal. Misalnya pada awal 1992. Selama tiga bulan pertama, secara beruntun Kine Klub DKJ mengadakan pekan film Muangthai, Filipina, dan Iran. Barulah pada minggu terakhir April mereka membuat Pekan Film Retrospeksi Nya Abbas Akub.
Menurut Marselli, animo masyarakat terhadap Kine Klub DKJ mencapai puncaknya pada 1980an. Para penonton datang dari beragam latar belakang, entah mahasiswa, pekerja kantoran, hingga seniman. Mereka yang mendaftar jadi anggota hanya diwajibkan membayar setengah harga tiket masuk dalam sebuah pemutaran. Itu saja sudah cukup untuk menutupi biaya operasional sehari-hari.
Gotot pun mengapreasiasi kehadiran Kine Klub DKJ yang menurutnya mampu menghadirkan iklim berfilm pada tiap anggotanya. “Dari Kine Klub mungkin akan lahir seorang pembuat film, video, atau mungkin penulis, juga pengamat film yang baik,” ujar Gotot.
Sayangnya, kemerosotan dunia film lokal, kemunculan beberapa televisi swasta, krisis moneter dan kekisruhan politik pada pertengahan 1990an membuat kehadiran Kine Klub DKJ kian terlupakan. Alhasil pada awal 2000an, Teater Tertutup yang kerap jadi lokasi pemutaran harus disingkirkan untuk pembangunan dua gedung pertunjukan baru di TIM: Teater Besar dan Teater Kecil.
Kine Klub DKJ pun mati, dan kini seakan terlahir kembali dalam bentuk Kineforum.
Penonton alternatif
Dalam prosesnya, Kineforum mencoba menjalin kembali hubungan dengan berbagai pusat kebudayaan negara asing. Mereka juga menampilkan program-program yang lebih beragam. Selain Sinema Dunia, Sinema Indonesia dan Kuliah Umum, ada pula program First Timers yang menyajikan karya perdana seorang pembuat film, atau Kinefilia yang banyak membahas sejarah sinema. Lalu sempat hadir pula program Sejarah adalah Sekarang, setahun sekali tiap Maret dalam rangka Bulan Film Nasional. Program ini diadakan untuk membaca kemajuan, kemunduran, dan fenomena perfilman nasional, baik dari masa lalu maupun masa kini.
“Biasanya, setiap tahun Komite Film bikin kisi-kisi. Jadi selama setahun fokusnya mau ke mana,” kata Alex Sihar, ketua Komite Film DKJ 2013-2015. “Misalnya, tahun 2015 ini fokusnya tentang 50 tahun tragedi 1965. Jadi programnya bisa apa pun, tapi nuansa soal tema yang mau diangkat itu masuk ke sana.”
Setiap program tersebut menawarkan wacana dan konteks yang berbeda. Namun, prioritasnya tetap sama: memberi ruang untuk film-film yang tidak diedarkan di bioskop komersial. Itu berlaku untuk film pendek, klasik, ataupun dokumenter.
“Tugas saya adalah mengajak penonton mengalami sinema dunia dari mana pun, baik yang dari zaman dulu maupun yang paling mutakhir,” ujar Lisabona soal jabatannya sebagai manajer program Kineforum 2006-2011. “Dengan diputar di Kineforum, satu film punya peluang dialog dengan penonton, dan kalau pembuat filmnya menginginkan, juga bisa menghasilkan uang walaupun sedikit.”
Dengan begitu, Kineforum berusaha mendidik penonton untuk ‘bereksperimen’ menyaksikan film-film lain di luar yang ditampilkan oleh bioskop-bioskop komersial. Selain pilihan tontonan, ini juga menyoal bagaimana cara menonton yang baik. Misal, kebiasaan untuk meriset terlebih dahulu film yang akan ditonton, tidak mengobrol atau asyik sendiri dengan telepon genggamnya saat film berlangsung, dan mengikuti diskusi usai pemutaran.
Namun, tak semudah itu mewujudkannya. Pada satu festival, seluruh kursi studio 1 bioskop 21 Cineplex TIM bisa penuh terisi. Di lain waktu kala berlangsung pemutaran reguler, bisa hanya satu atau dua orang yang datang menyaksikan. “Biasanya kalau selewat 30 menit film diputar masih belum ada penonton yang datang, kita hentikan pemutarannya,” kata Amalia Sekarjati, publisis Kineforum.
Karena itu pihak 21 Cineplex merasa sayang membiarkan satu studionya tidak digunakan secara maksimal. Pada 2009, mereka menawarkan untuk membuat sebuah studio kecil di belakang Galeri Cipta III TIM dengan kapasitas 45 kursi sebagai ruang pemutaran baru Kineforum. Usul itu diterima. Kineforum resmi pindah ke sana pada 2010.
Berbagai usaha dilakukan untuk membuat program Kineforum lebih menarik dan memancing animo publik. Setelah Lisabona turun dari jabatannya sebagai manajer program pada 2011, Kineforum membentuk Dewan Program yang terdiri dari Andang Kelana, Dimas Jayasrana, dan Widiani Budiarti. Selain itu, Sugar Nadia Azier ditunjuk sebagai manajer.
Walau begitu, usia Dewan Program nyatanya terhitung singkat. Tak sampai setahun, mereka bubar jalan. Pada November 2011, mereka sempat merancang kerja sama dengan Festival Film Eropa, Jakarta Biennale, dan Yayasan Sanggar Anak Akar untuk menampilkan film-film lokal maupun internasional. Namun pada praktiknya di lapangan, muncul berbagai kendala teknis yang menghambat perjalanan.
“Bukan hanya Dewan Program tidak sejalan dengan Komite Film dan Kineforum, tapi asumsi saya saat itu Sugar belum sampai ke tataran ideologis yang diharapkan. Dia itu pengelola, bukan inisiator yang kuat. Jadi harus ada skema untuk membantu dia bekerja,” jelas Dimas Jayasrana. “Di sisi lain, menurut saya Komite Film juga tidak siap untuk menjalankan proyek mereka sendiri.”
Sementara itu dari sudut pandang Alex, ini bisa terjadi karena saat itu Kineforum banyak diisi oleh orang-orang baru yang belum bisa mengikuti ‘kecepatan’ para anggota Dewan Program tersebut. “Misalnya ketika Dewan Program telah membuat sebuah program, si manajernya ternyata tidak bisa mengejar dan mencari film yang dibutuhkan,” kata Alex.
Memang tak mudah menjalankan tugas sebagai manajer program Kineforum. Dulu Lisabona mampu menempatkan diri sebagai manajer, pun perancang program dalam garis kerjanya. Namun untuk itu dibutuhkan pengalaman menonton, jaringan luas ke berbagai kontak penting di dunia film, serta kemampuan mengelola hal-hal teknis di lapangan. “Paling gampangnya harus bisa menentukan program, sekaligus menentukan arah Kineforum mau ke mana, kebijakannya seperti apa,” ujar Alexander Matius, manajer program Kineforum saat ini.
Selain itu, dibutuhkan strategi publikasi yang efektif agar bisa merangkul penonton dalam cakupan lebih luas. Hal ini jadi tantangan tersendiri. Menurut data yang dihimpun Matius, rata-rata penonton Kineforum selama empat tahun terakhir adalah 6.500 orang per tahunnya. Umumnya mereka datang dari kalangan dewasa muda, dengan rentang usia di antara 20-30 tahun. Ini merupakan sebuah kemunduran. Sebelumnya, dalam wawancara dengan majalah Cobra pada Maret 2012, Lisabona sempat berujar bahwa rata-rata penonton Kineforum dalam setahun berjumlah antara 18-40 ribu. Mereka datang dari kalangan usia 18-35 tahun.
Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa saingan Kineforum bukan hanya bioskop-bioskop komersial yang kerap memutar film narasi Hollywood, tapi juga mal, kafe, atau bahkan video game yang kerap digandrungi anak-anak muda dewasa ini. “Jadi kita mesti bikin program untuk niche market yang dituju. Misalnya program khusus untuk anak-anak, selain cari filmnya, dibuat juga aktivitasnya. Lalu bisa juga bikin program untuk guru-guru. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan apreasiasi masyarakat,” ujar Alex.
Bila kesadaran publik telah tinggi, Kineforum pun bisa mendidik penontonnya dengan baik, entah soal pilihan film ataupun cara menikmati sebuah film. Setelahnya, barulah bisa terbentuk skema penonton alternatif untuk sebuah ruang pemutaran alternatif.
Keluar dari Hibah
“Film pendek kita kan cukup baik. Kita lagi pikirkan apakah mau beli rumah-rumah dari lahan kita yang bisa dipakai untuk basisnya pembuat film pendek. Mereka cuma butuh tempat untuk muterin kan?” ujar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur DKI Jakarta, pada wartawan Tribun News, awal April lalu. Bahkan Ahok tak ingat (atau tak tahu) bahwa DKJ telah memiliki Kineforum sebagai ruang pemutaran film alternatif. Tentu, film-film pendek termasuk di dalamnya. Dan masalahnya bukan hanya keberadaan ruang, tapi apresiasi masyarakat dan pemerintah akan film secara keseluruhan.
Sejak awal dibentuk, Kineforum berjalan dengan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Alex, sesungguhnya ini adalah persoalan besar. Bila sistem hibah ini diterapkan pada masa 1960an atau 1970an, mungkin masih bisa diterima. Namun sekarang, dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, jadi lain ceritanya.
“Dalam logika keuangan negara yang baru, hibah itu sisa, bukan tanggung jawab. Jadi program yang dibuat sifatnya tidak bisa berkelanjutan. Anda justru diperlakukan seperti fakir miskin,” ujar Alex. “Jadi jalannya bukan berdasarkan ada program apa, tapi ada duitnya berapa.”
Program Sejarah adalah Sekarang yang mestinya berlangsung tiap Maret pun urung terlaksana dalam dua tahun terakhir karena ketidakjelasan sistem anggaran, terutama di awal tahun berjalan. “Setiap tahun antara bulan Januari sampai April, dana subsidi Pemda DKI belum turun. Coba kamu cek sendiri, kegiatan komite lain di DKJ praktis kosong pada kuartal pertama tiap tahun,” kata Lisabona.
Perubahan baru terjadi pada Januari 2015. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengambil alih pengelolaan TIM melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sebelumnya, Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) dan DKJ bermitra dalam pengelolaannya menggunakan dana hibah. Dengan masuknya UPT, pendanaan akan langsung menggunakan APBD. Bila transisi ini berlangsung lancar, Alex yakin Kineforum pun dapat berjalan dengan lebih stabil dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Dimas merasa dana bukanlah persoalan utama. Menurutnya, yang penting adalah bagaimana Kineforum bisa menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam menjalankan program. “Bangun dulu ekosistemnya yang berkaitan dengan ruang. Ruang itu harus dipandang sebagai program juga. Lalu bikin acara-acara yang hype. Lakukan itu dengan konsisten,” kata Dimas.
Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa Kineforum adalah bagian dari haknya karena berjalan dengan APBD yang berasal dari pajak mereka sendiri. Bukan mustahil, ke depannya Kineforum bisa mendatangkan penonton dari berbagai latar belakang yang sama sekali berbeda, dan bahkan tak ada urusannya dengan dunia film.
Itu tantangan besar. Eddie Cahyono, sutradara film Siti, juga mengakuinya. Menurutnya, saat ini belum banyak orang melihat film sebagai kebutuhan penting dalam hidupnya. “Karena itu harus dipikirkan, bagaimana caranya membuat masyarakat jatuh cinta lagi dengan sinema sehingga terbentuk budaya menonton yang kuat,” ujar Eddie. “Itu bisa dilakukan Kineforum dengan menampilkan film-film yang bagus, tak harus eksperimental dan sebagainya, yang penting mampu menyentuh perasaan masyarakat.”
Dari sana, masyarakat dapat mengapresiasi film sebagai produk budaya, hingga menontonnya pun bisa jadi sebuah pengalaman kultural. Bila tidak, Kineforum hanya akan jadi ruang pertemuan eksklusif antarsineas dan teman-teman di sekelilingnya. Saat itu terjadi, sejarah bisa terulang. Kineforum mungkin akan seperti pendahulunya, Kine Klub DKJ, yang hilang ditelan zaman.
Lalu kita ramai-ramai berujar, “Ya, sejarah adalah sekarang.”
Tulisan ini merupakan hasil dari lokakarya Mari Menulis! edisi #KolektifJakarta 2015, program pemutaran yang diselenggarakan Kolektif dan babibutafilm pada 4-26 April di Kineforum DKJ.