Festival Film sebagai Ruang Publik

Proyek modernisasi telah melahirkan ruang-ruang publik baru: warung kopi, salon, trotoar, toko, galeri dan banyak lagi. Bila ditarik ke dunia film, maka festival film adalah salah satu ruang publik terpenting yang dilahirkan media massa elektronik pertama di dunia ini. Rubrik Wacana kali ini membagi sebuah tulisan ringan yang berisi cerita-cerita mengenai bagaimana festival film sebagai ajang yang bukan saja merupakan tempat menonton dan menjual film, melainkan juga tempat bertukar visi, arena pertarungan pandangan serta sebuah ruang yang menyulap sebuah kota menjadi medan transnasional dalam satu atau dua kejap. Tulisan ini ditelurkan oleh Cindy Hing-yuk Wong, seorang peneliti dan pengajar film yang berbasis di Amerika Serikat.

Dalam salah sebuah bab dalam bukunya tentang festival film, Wong meneropong hal-hal lain luar pemutaran dan program, meliputi interaksi antara penonton dan pembuat film, penonton dan kritikus, serta penonton dan penonton. Hal pertama yang dicatatnya adalah aspek kontradiktif dari festival film yang terletak pada sisi tradisional festival film sebagai perhelatan penuh glamor yang diperuntukkan bagi kaum-kaum elit terdidik. Untuk memperkuat gaung, festival film kerap mendatangkan bintang-bintang kudapan media dengan harapan agar disedekahi halaman pertama di koran esok paginya. Demikian pula yang datang: harus pakai tuksedo, harus pakai sepatu, harus wangi. Denting gelas wine mahal di pesta-pesta. Gaung panjang yang bagian bawahnya serupa kain pel lantai. Manik-manik yang trendi.

Di sisi lain, festival film juga merupakan ruang publik di mana suara-suara minoritas diperdengarkan. Pembuat film dengan visi radikal dirayakan, percobaan-percobaan ekstrem atas medium sinema dibakukan, manusia-manusia berwarna kulit asing yang namanya susah diucapkan disalami satu-per-satu di atas karpet berwarna merah delima. Tak jarang festival film digunakan sebagai corong untuk mempersoalkan masalah-masalah yang tengah memuncak. Dari situ muncul festival-festival film yang mengkhususkan diri pada isu-isu minoritas: LGBT, migrasi, gender, ras, politik kiri-kirian, dan sebagainya.

Nah, dari sini, kemudian muncul fenomena-fenomena yang menggamangkan pikiran. Festival film kemudian menjelma menjadi ajang yang kanan dan kiri secara bersamaan. Di sisi kanan ada glamor dan individualisme—bintang, sutradara auteur, penggerak-penggerak komoditas berbasis laissez-faire. Di sisi kiri ada egalitarianisme dan semangat revolusioner—avant-garde, pembuat film radikal—baik yang hakiki maupun yang hanya ikut-ikutan. Glamor dalam festival film pada dasarnya adalah produk pemisahan ruang privat dan publik—ciri khas ruang publik borjuis—yang dikaburkan oleh semangat jalanan yang meletup-letup. Terjadi negosiasi. Tak heran kemudian sering muncul pemandangan absurd: semakin kontroversial isi filmnya, semakin laku dan glamor ia.

Kontradiksi ini bisa berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, ia bisa saja berupa perayaan bersama, penghilangan sekat kelas (meskipun semu, atau dalam bahasa Wong ia sebut sebagai “ephemeral heterotopia”—sebuah ruang publik yang lepas dari hegemoni meskipun hanya sekejap mata). Seperti misalnya ketika Juliette Binoche memenangkan penghargaan terbaik di Cannes 2010, ia membawa plang bertuliskan “Jafar Panahi”, sutradara Iran yang waktu itu tengah dipenjara di Iran. Contoh lain adalah ketika Jafar Panahi mendapatkan penghargaan tertinggi Golden Bear di Berlinale 2015—ia tak bisa datang karena masih berstatus tahanan. Glamor Berlinale merayakan suara perlawanan Panahi sepanjang festival (meskipun seorang kawan sempat mencibir, “Jangan-jangan, Panahi memenjarakan dirinya sendiri untuk mendapatkan simpati festival film Barat.” Baca: kawan yang sungguh judgmental)

Di sisi lain, festival film sebagai ruang publik borjuis yang memisahkan yang privat dan publik bisa pula berujung konflik. Pada 2010, terjadi protes dari penonton-penonton borjuis sayap kanan di Prancis ketika Outside the Law, film Aljazair, diputar di sesi kompetisi. Pasalnya, film tersebut mempermasalahkan warisan khazanah penjajahan Prancis di Aljazair, yang notabene masih menyisakan banyak konflik moral dalam hati orang-orang Prancis.

Lebih dari contoh-contoh kecil tersebut, hal terpenting yang harus kita catat dari tulisan Wong adalah festival film bukanlah milik ekskulsif publik film. Festival film adalah ajang yang melahirkan ruang publik bagi banyak kelas, banyak kalangan dan banyak pandangan. Sudah seyogyanya kota sebagai sebuah ruang publik modern memanfaatkan karakteristik festival film untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Kota seharusnya bisa memanfaatkan festival film untuk memperlaju roda ekonomi, meningkatkan literasi dan daya konsumsi warga, serta dapat pula meningkatkan taraf toleransi lewat forum-forum yang menaturalisasi perbedaan ideologi.

<

p style=”text-align: left”>