Tanpa Sinema, Apalah Kita: Catatan Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Lokasi kegiatan Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Lokasi kegiatan Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Perjalanan ke Munggangsari, Desa Karangsalam, Kecamatan Baturraden, Purwokerto sama nikmatnya dengan menaiki rollercoaster. Kota ini hanya bisa ditempuh menggunakan jalur darat. Itupun masih harus melewati, kira-kira, tiga puluh kilometer lagi dari stasiun atau terminal terdekat. Mobil beberapa kali berguncang, melewati jalanan terjal yang terus menanjak, jalan turun yang curam, serta kelokan sempit nan tajam. Di atas semuanya, yang paling membuat saya takjub justru ketika mengetahui, sedikitnya, 345 peserta dari 33 kota di Indonesia berbondong-bondong menapaki jalan terjal yang sama untuk tujuan yang sama: Temu Komunitas Film Indonesia (TKFI) 2016. Mereka datang dengan dana, waktu, dan kesediaan sendiri.

TKFI 2016 merupakan lanjutan dari Kongres Kegiatan Perfilman Nasional Berbasis Komunitas enam tahun silam, yang berlangsung pada 17-20 Maret 2010 di Taman Budaya Jawa Tengah, Solo. TKFI 2016 diselenggarakan oleh CLC Purbalingga, Jaringan Kerja Film Banyumas, Cinema Poetica, boemboe, Serunya, dan Viddsee. Turut terlibat Pusat Pengembangan Perfilman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mitra kerja, sebagai upaya untuk mengkoordinasikan kerja-kerja komunitas film selama ini dan yang akan datang dengan rencana pengembangan perfilman nasional. Ada pula Pemprov Jawa Tengah, Ayo! Film Indonesia, Blackmagic Design, dan PT Pegadaian sebagai pendukung acara.

Saya tiba pada pagi kedua. Acara berlangsung di Villa Kayu Palem. Di sana sudah berdiri dua puluhan tenda kecil berwarna cerah dan lima tenda besar. Di teras villa, beberapa anak tengah mengobrol, sambil ngemil sate kelinci dan es dawet yang bisa dibeli di pintu masuk lokasi acara. Beberapa panitia berkaos hitam dengan logo TKFI tengah membereskan kotak-kotak makanan dan sampah di pojokan lokasi acara. Beberapa di antaranya sedang menggotong genset.

Tidak butuh waktu lama untuk menyatu dengan keriuhan pagi itu. Beberapa teman langsung menjabat tangan, memperkenalkan diri, mengajak diskusi perihal skripsi, film-film yang terakhir mereka tonton, sampai harga kopi instan seduh di sekitaran lokasi acara. Beberapa bertukar selebaran program festival dan pemutaran yang mereka selenggarakan. Selebaran pertama yang saya terima adalah dari Pesta Film Solo, lengkap dengan sticker dan salam kenal hangat dari sekelompok mahasiswa Universitas Sebelas Maret. “Besok datang ke acara kami ya, Mbak,” ujar salah satu dari mereka sambil tersenyum.

Di sisi lain lokasi acara, sekelompok peserta tengah bertukar kartu nama, memperkenalkan program pemutaran di daerah mereka masing-masing, dan mengomentari beberapa film pendek yang terakhir menang di film festival. Menarik sekali mengamati dan terlibat dalam serangkaian aktivitas pagi tiga ratusan peserta, empat puluhan tamu, dan para panitia di kaki Gunung Slamet. Dalam sebuah acara yang memang sejatinya diselenggarakan sebagai ajang pertemuan, kenalan, bertukar pikiran, dan berlanjut pada potensi kolaborasi antarkomunitas.

Dennis Adhiswara memandu kelas distribusi dan teknologi di Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Dennis Adhiswara memandu kelas distribusi dan teknologi di Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Bertukar Cerita, Berbagi Wacana

Dimas Jayasrana, salah satu tim kerja TKFI, menjelaskan acara ini merupakan ajang transfer keilmuan dengan melibatkan orang-orang yang berasal dari komunitas, baik secara kelompok maupun individu, yang terwujud melalui pengadaan kelas-kelas yang diikuti seluruh peserta wakil dari tiap-tiap komunitas.

Ada enam kelas tematik yang ditawarkan TKFI 2016, yang terdiri dari kelas proposal kegiatan bersama Idaman Andarsmoko, kelas pengelolaan pemutaran dan festival film bersama Lulu Ratna dan Amin Shabana, kelas pengelolaan teknis pemutaran film bersama Ahsan Andrian, kelas kritik dan apresiasi film bersama Adrian Jonathan Pasaribu dan Makbul Mubarak, kelas distribusi dan teknologi bersama Dimas Jayasrana dan Dennis Adhiswara, dan kelas penulisan skenario bersama Perdana Kartawiyudha.

Semua kelas berlangsung secara paralel, kecuali kelas penulisan proposal yang berlangsung tiga jam lebih awal. Para pemandu kelas adalah orang-orang yang juga lahir dari komunitas film. Mereka adalah profesional di bidang mereka masing-masing. Harapannya, para pemandu kelas bisa diajak bertukar pikiran perihal siasat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam sebuah komunitas.

Salah satu tujuan TKFI adalah memberikan khazanah baru kepada komunitas film. Seperti dalam kelas distribusi dan teknologi yang saya ikuti hari itu, kita diberikan wacana baru mengenai banyak kemungkinan yang bisa kita jelajahi dalam dunia perfilman. Sudah waktunya kita berinovasi, dengan meramu hal-hal yang sudah ada lalu mengolahnya hingga punya nilai-nilai baru.

Dimas Jayasrana, pemandu kelas, memulai dengan pertanyaan,  “Bagaimana kita mengubah smartphone menjadi bioskop? Bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah kita punya menjadi alat yang mempunyai nilai baru—bioskop dalam genggaman, misalnya.” Dimas menekankan bahwa bioskop bukan satu-satunya pencapaian dalam setiap orang yang terlibat di dunia perfilman.

Perkara geografis, waktu, dan tempat bukanlah masalah dalam produksi film. Kita bisa membuat cerita tentang cerita seribu tahun lalu atau seribu tahun ke depan, dan menciptakan dunia antah berantah. Tapi beda halnya dengan distribusi film. Persoalan geografis, waktu, dan tempat sangat penting untuk dipikirkan. Dimas dan Dennis mengajak kita untuk mempertanyakan lagi: ketika membuat karya, sebenarnya kita buat karya ini buat apa? Kepada siapa saya ingin berbicara dengan karya ini? Kenapa kita harus berbicara dengan karya ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini idealnya sudah bisa terjawab sebelum sebuah karya dibuat. Karena kita ingin berbicara dengan orang, kanal-kanal apa yang harus kita masuki, supaya karya ini bisa bertemu dengan konsumennya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pasca produksi: tayang di mana. Di festival internasional atau nasional? Atau langsung ke kanal jejaring sosial yang bisa langsung diakses?

Kelas distribusi dan teknologi mengajak peserta untuk memahami kanal-kanal yang ingin kita masuki. Setiap kanal itu punya karakternya masing-masing, dan itu penting dipelajari oleh setiap pembuat film. Kanal-kanal tersebut yang akan menentukan bentuk distribusi film kita, sehingga kita bertemu dengan penonton yang kita mau. Karena bagaimanapun juga, penonton ingin terhubung dengan kita. Di titik itulah sebuah karya mendapatkan nilainya.

Jika film kita ingin masuk festival, pertimbangan selanjutnya adalah memperhitungkan perkara subtitle, yang nyatanya selama ini sering luput dari perhitungan praproduksi sebuah film. Membuat subtitle adalah kegiatan ilmiah tersendiri. Yang mana bahasa ucap dengan bahasa tulis itu berbeda—dan itu ada keilmuannya tersendiri. Sering kali subtitle menjadi batu sandungan tersendiri bagi berbagai juru program dalam memahami isi suatu film—yang konsekuensinya turut menghambat persebaran film itu sendiri.

Semua kelas dalam TKFI, kecuali kelas penulisan skenario, menyasar pada kegiatan perfilman nonproduksi. “Mengacu pada observasi kami, masalah-masalah produksi sudah bisa diselesaikan oleh kelompok masing-masing. Yang menjadi persoalan adalah setelah produksi mau kemana. Ini yang jarang dibicarakan, setidaknya belum pernah menjadi fokus di temu komunitas sebelumnya,” jelas Dimas.

Canda tawa para hadirin Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Canda tawa para hadirin Temu Komunitas Film Indonesia 2016

Dukungan untuk Kegiatan Nonproduksi

Selain kelas, TKFI 2016 juga menyelenggarakan program Forum Pendanaan Inisiatif Komunitas. Sama seperti program kelas, forum pendanaan berfokus mendukung kegiatan perfilman nonproduksi, meliputi pemutaran, kajian, diskusi, pendidikan, penelitian, pengarsipan, pengembangan, dan kegiatan-kegiatan terkait.

Pada penyelenggaraan kali ini, TKFI menerima 18 proposal kegiatan yang berasal dari 17 komunitas film dan satu perorangan. Terseleksi lima proposal. Para pengaju proposal terkait mempresentasikan rancangan kegiatan mereka di hadapan juri, yang terdiri dari Mandy Marahimin, Suryani Liauw, dan Maman Wijaya. Juri akan memilih dua proposal—masing-masing mendapatkan dana dukungan senilai Rp 5.000.000,-. Selain itu, para penerima dukungan berkesempatan mengumpulkan dana tambahan secara crowdfunding melalui wujudkan.com, dengan bimbingan tim Wujudkan dalam mempresentasikan program mereka melalui kampanye media sosial.

Lima pengaju proposal yang terpilih untuk presentasi di TKFI 2016 adalah komunitas Ruang Film Bandung dengan program Pengarsipan Film Independen Bandung, Komunitas Gubuak Kopi Solok (Sumatera Barat) dengan program Sinema Pojok “Filem Indonesia”, Komunitas Kedung (Kebumen) dengan program Sinema Kedung Meng Desa-Desa, Kine Klub UMM (Malang) dengan program Malang Film Festival 2016, dan Liarliar Films (Solo) dengan program Pemutaran Film Alternatif untuk Komunitas Non-seni. Dari hasil penjurian, proposal Komunitas Kedung dan Kine Klub UMM terpilih sebagai penerima dana dukungan.

Afidz Muchammad, direktur Malang Film Festival, menyampaikan bahwa keunggulan programnya adalah jelas tujuan dan sasarannya. Sasarannya adalah sineas pelajar dan mahasiswa. Hasilnya terukur dan bisa menjangkau kelompok-kelompok produksi. Malang Film Festival juga punya kontinuitas yang tinggi—sudah diselenggarakan sebelas kali.

Pada pengumuman hasil forum pendanaan, Dimas Jayasrana mengingatkan para peserta bahwa hadiah yang diberikan sifatnya initial fund. “Jadi kami berharap pemenang tidak berpikir bahwa acaranya hanya bermodalkan lima juta saja. Hadiah tersebut misalnya, bisa kamu pakai buat bayar DP, sewa mobil, dan lain-lain. Jadi ada value yang bertambah.”

Dimas juga menambahkan bahwa akan ada penyelenggara yang memegang masing-masing pemenang. Sifatnya lebih ke advokasi, bukan monitoring—membantu dan menemani mereka, bukan mengawasi.

Maman Wijaya (berdiri) bersama Dimas Jayasrana, Mujib Rohmat, Abdul Kharis, dan Adrian Jonathan (kiri-kanan) saat presentasi tentang kondisi perfilman Indonesia.

Maman Wijaya (berdiri) bersama Dimas Jayasrana, Mujib Rohmat, Abdul Kharis, dan Adrian Jonathan (kiri-kanan) saat presentasi tentang kondisi perfilman Indonesia.

Sensor dan Daya Hidup Komunitas

Hujan badai disertai angin kencang mengguyur Baturraden sepanjang sore hari kedua TKFI, tepatnya pada 15.00 WIB, ketika kelas-kelas tematik sedang berlangsung secara paralel.

Panitia berlarian menyelamatkan barang-barang dalam tenda yang rubuh oleh badai. Peserta, yang semula berada di tenda besar yang dipakai sebagai kelas, berlarian menuju villa. Nyatanya badai tidak menyurutkan semangat peserta dan panitia untuk melanjutkan acara. Setelah reda, panitia kembali menggotong kardus-kardus makanan untuk konsumsi peserta, menyiapkan layar dan panggung untuk acara lomba karaoke pada malam penutupan.

Malam penutupan dimulai setelah makan malam. Abdul Kharis dan Mujib Rohmat, anggota DPR RI Komisi X dan Panitia Kerja Perfilman Nasional, serta Maman Wijaya, ketua Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, turut hadir dalam malam penutupan.

Malam penutupan dimulai dengan presentasi Adrian Jonatan Pasaribu perihal perfilman Indonesia hari ini, khususnya terkait sensor film dan persebaran bioskop. Bicara bioskop berarti juga bicara film apa yang bisa kita tonton di bioskop. Bioskop jelas tidak bisa menerima semua jenis film, karena ada kebijakan kurasi tersendiri dan strategi bisnis—suatu hal yang bisa kita pahami dari sebuah usaha dagang. Konsekuensinya, dari tahun ke tahun, tercipta kesenjangan yang besar antara jumlah film yang diproduksi dengan film yang tersampaikan ke publik. “Sedikit film yang bisa diakomodir, sedikit pilihan film yang tersedia bagi publik, sedikit kalangan warga juga yang bisa dilayani,” ujar Adrian.

Hal tersebut semakin dipersempit oleh kebijakan sensor perfilman kita saat ini. Adrian turut menyinggung pernyataan Lembaga Sensor Film belakangan ini, perihal kewajiban menyensor film untuk pemutaran di tingkat komunitas. Dalam presentasinya, ia mengajak para hadirin TKFI untuk mempertanyakan, “Kenapa cara kita berkarya harus disentralisir? Kenapa juga penerimaan kita terhadap film harus ditentukan oleh segelitir orang saja?” Hal-hal tersebut, menurut saya, menjelaskan pentingnya komunitas film harus berkumpul dan memikirkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini.

Komunitas film mengisi ruang-ruang yang selama ini tidak atau belum disentuh oleh negara dan pasar, melalui pengadaan festival, pemutaran, apresiasi, kritik, dan sebagainya. Banyak dari peserta yang datang dari daerah-daerah yang tidak terdapat bioskop, seperti Purbalingga, Jombang, Probolinggo, Sukabumi—kota-kota yang selama ini tidak pernah disebut dalam khazanah film Indonesia, meski budaya sinema turut tumbuh di sana.

Adrian menekankan juga pentingnya keterhubungan antarkomunitas agar berkesempatan hadir di politik perfilman sebagai kekuatan yang padu dengan daya tawar yang konkrit—salah satunya dalam menelaah sensor. Keterhubungan antarkomunitas memungkinkan lahirnya upaya-upaya membentuk berbagai cara pandang dan cara apresiasi, yang vital perannya untuk melahirkan ruang akses film yang beragam. Hasil akhirnya berupa sinergi kerja antara penyelenggara, negara, dan pelaku pasar. Bioskop berkontribusi secara ekonomi melalui produksi dan distribusi secara komersil. Komunitas berkontribusi dalam distribusi, apresiasi, pembukaan akses publik, hingga penyebaran pengetahuan.

Abdul Kharis menyampaikan bahwa timnya tengah melakukan pengawasan pada UU nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Ia menyebutkan bahwa jumlah film Indonesia tidak kunjung naik, bioskop tersentralisir, dan masyarakat tidak sedikit yang tidak punya akses ke gedung bioskop. Menurut beliau bioskop perlu digolongkan menjadi beberapa kelas, dalam rangka mengakomodir sifat dan karakter penonton yang beragam.

Beliau menyampaikan bahwa badan sensor sampai sekarang masih di bawah Komisi I (Komisi Pertahanan dan Keamanan). Di sisi lain, film adalah produk budaya. Melihatnya pun idealnya dengan sudut pandang budaya, bukan melalui perspektif produk keamanan atau ketahanan. Beliau berharap, sensor bukan lagi dilakukan dari anggota lembaga sensor, tapi dikembalikan kepada para pembuat film—yang notabene adalah mekanisme kerja sensor film saat ini.

Pada malam penutupan tersebut, Maman berkesempatan memperkenalkan Pusat Pengembangan Perfilman, bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengurusi kegiatan dan usaha perfilman nasional. Kegiatan perfilman merupakan semua aktivitas perfilman yang tidak berbasis pada bisnis, sementara usaha perfilman berorientasi pada bisnis. Penjabaran ini seolah menanggapi pernyataan penutup dari presentasi Adrian beberapa menit sebelumnya, “Faktanya, sebuah negara tidak tumbuh hanya karena investasi ekonomi, tapi juga karena investasi budaya. Dan investasi budaya itulah yang kawan-kawan komunitas selama ini perjuangkan. Tanpa sinema, apalah kita.”

Berbagai pegiat komunitas film dari berbagai kota berkumpul

Berbagai pegiat komunitas film dari berbagai kota berkumpul

Semesta bagi Komunitas Film

Sesungguhnya, pertemuan antarkomunitas yang berlangsung selama TKFI tidaklah unik. Kita sebenarnya bisa mendapati model serupa dalam temu komunitas di beberapa festival film daerah, seperti Ganesha Film Festival di Bandung pada Februari kemarin, atau juga di Malang Film Festival yang akan diselenggarakan April ini.

Perbedaan TKFI dengan temu komunitas serupa, menurut penjelasan Dimas Jayasrana, adalah fokus acara. TKFI dibentuk dan berfokus untuk pertemuan antarkomunitas. Ia bukan sempalan program festival atau acara tambahan. Ia adalah semestanya sendiri.

Dimas juga menyampaikan bahwa TKFI idealnya dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Dengan pertimbangan satu tahun di antaranya dimanfaatkan untuk meninjau. Hal itu melihat pada fungsi TKFI 2016 sebagai ajang jejaring. Jadi bentuk tinjauannya lebih pada pengamatan tentang aktivitas jejaring antarkomunitas, bukan pengawasan terhadap kerja-kerja besar antarkomunitas—karena TKFI 2016 memang tidak menyasar hal tersebut.

“Tahun depan kita sama-sama akan lihat mereka, bagaimana mereka masing-masing mengimplementasikan hasil kenalan mereka kemarin, adakah yang menjadi hambatan. Jadi lebih pada pembacaan atas hasil ketemuan kemarin,” ujarnya.

Yuli Lestari, juru program Malang Film Festival 2016, menyampaikan bahwa TKFI penting ada, tapi tidak harus setiap tahun diselenggarakan. “Pertimbangan saya, ada kemungkinan peserta terlalu mengandalkan TKFI nasional, sehingga kurang mengagendakan untuk hadir di temu komunitas di festival-festival daerah,” tuturnya.

Beda lagi dengan BW Purbanegara, sutradara asal Yogyakarta yang juga merupakan instruktur yoga selama TKFI 2016. Baginya, TKFI selanjutnya butuh ditambah tempat nongkrong. “Supaya para peserta jadi punya tempat nyaman untuk saling mengkomunikasikan program di komunitas mereka masing-masing,” jelasnya.

Pengalaman saya selama dua hari di TKFI setidaknya membukakan mata saya akan pentingnya keberadaan komunitas film dalam dunia perfilman Indonesia. Seperti kata Seno Gumira Ajidarma, pendidikan semesta perfilman kita selama ini justru digalang oleh semangat anak-anak muda berkaos oblong dengan kepedean tinggi. Mereka, meski tidak punya uang, mampu menyelenggarakan sebuah festival film untuk khalayak seluas-seluasnya.

Bagi saya pribadi, 345 peserta dari 95 komunitas film di 33 kota atau 14 provinsi mewakili mayoritas masyarakat kita, yang sepenuh hati mencintai sinema Indonesia, di tengah perfilman yang melayani segelintir orang saja. Saya yakin sekali bukan saya seorang yang berpikiran seperti ini.

Pendapat Anda tentang tulisan ini
  • Mantap! (16)
  • Boleh juga (2)
  • Biasa saja (0)
  • Lupakan (0)
Share

Send this to a friend