Awas Bahaya Laten Komunitas Film

Naskah ini sejatinya ditulis pada April 2007, sebagai materi salah satu program diskusi di Festival Film Pendek Konfiden, Jakarta. Redaksi Cinema Poetica menerbitkan ulang naskah ini dengan sejumlah penyuntingan, karena naskah ini dirasa masih relevan dengan kondisi perfilman sekarang, terutama terkait dinamika komunitas film di Indonesia.

awas-bahaya-laten-komunitas-film_hlgh

Kongres Nasional Kegiatan Perfilman Berbasis Komunitas 2010

Bicara tentang komunitas film di Indonesia, pertanyaan pertama yang menarik untuk dimunculkan: ada di mana posisi serta peran komunitas film dalam konstelasi perfilman Indonesia? Komunitas film, semenjak booming kelahiran generasi baru pada penghujung 90an, menjadi entitas tersendiri yang sukar dipetakan dalam wacana perfilman Indonesia. Ia ada namun dianggap tak ada—semacam bayang-bayang dalam situasi yang juga sama gelapnya di level lain, seperti industri perfilman Indonesia itu sendiri.

Fenomena kemunculan komunitas film tidak disertai dengan pembacaan wacana yang berlangsung dalam lingkar pegiatnya. Komunitas film yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia merupakan anak perubahan zaman yang terjadi di Indonesia, terutama pasca pemerintahan Orde Baru. Salah dua faktor pemantiknya: perubahan politik dan demokratisasi teknologi—perangkat produksi dan ekshibisi film yang tadinya hanya bisa diakses beberapa kalangan saja, tetiba bisa diakses oleh banyak orang.

Kalau kita mau petakan secara kasar, jenis komunitas film bisa dibagi dalam tiga jenis: studi, ekshibisi, dan produksi—kelompok terakhir sebagai kelompok mayoritas. Ada juga yang merupakan campuran di antara ketiga jenis tersebut. Bila dirunut dari kelahirannya sampai dengan pola bentuknya sekarang, komunitas film lebih merupakan suatu bentuk anarkisme—ia memang lahir sebagai upaya perlawanan terhadap struktur kuasa yang ada. Ia akan sulit untuk diikat dalam satu struktur yang baku, terlebih bila hendak dimasukan dalam satu sistem birokrasi tertentu. Anarkisme inilah yang sesungguhnya membawa komunitas film menjadi satu entitas yang penting. Mengapa? Mari kita lihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh banyak komunitas film di Indonesia.

Dalam konteks ekshibisi, misalnya, komunitas film memiliki program pemutaran film untuk berbagai tingkat pemutaran, dari reguler maupun festival tahunan. Mereka bergerak rancak dan sporadis dalam menjalankan programnya dan langsung menyentuh basis penonton dan hampir tanpa batasan. Kebanyakan dari program pemutaran film mereka ditujukan langsung kepada publik luas dan dilakukan secara militan. Atau dalam konteks produksi tentunya kita bisa lihat bagaimana komunitas film melakukan ‘pengabaian’ terhadap struktur baku proses produksi film. Dalam kasus studi film, berbagai komunitas rajin melakukan diskusi film atau menerbitkan zine-zine seputar risalah film dan disebar ke khalayak di mana mereka berada. Mereka juga mengadakan lokakarya-lokakarya sampai dengan ke tingkat SMU, seperti yang dilakukan komunitas Sangkanparan di Cilacap.

awas-bahaya-laten-komunitas-film_01

Kongres Nasional Kegiatan Perfilman Berbasis Komunitas 2010

Di sini kita bisa lihat bagaimana komunitas film melakukan kerja-kerja riil dalam menyebarluaskan wacana film langsung kepada publik—dan, sekali lagi, hampir tanpa batasan. Lantas, kenapa terlihat sulit sekali komunitas film untuk berkembang? Dugaan yang paling sering dilontarkan, dan yang paling rasional, adalah tidak tersedianya infrastruktur serta suprastruktur, yang dapat menyokong kegiatan mereka untuk terus berjalan dan berkembang.

Faktanya, kebanyakan penggiat komunitas film adalah mahasiswa. Daya tahan serta konsistensi mereka amat lemah. Sederhana saja, mereka sedang berada dalam fase hidup yang serba tidak jelas—pilihan hidup mereka masih belum pasti, dan kalaupun sudah, masih belum teruji. Awalnya, mereka biasanya akan memiliki militansi yang luar biasa. Semangat untuk berbuat sesuatu melalui medium film menjadi modal utama mereka, dan seringkali satu-satunya modal, sampai akhirnya mereka harus menentukan sikap ketika menghadapi persoalan riil: masuk ke industri, pindah ke bidang lain untuk bertahan hidup, atau kukuh bertahan dengan idealisme mereka.

Pilihan ini bukan sesuatu yang mudah. Mau masuk ke industri, bekal pengetahuan mereka belum cukup, akibat kurangnya referensi wacana serta keahlian dalam bidang film yang bisa mereka dapatkan. Atau, sebaliknya, terlalu pede dengan keahlian yang mereka punya, yang tak jarang berujung pada keputusaan ketika harus berhadapan dengan konstelasi industri senyatanya. Menjadi profesional di bidangnya tanpa modal mumpuni notabene membuat mereka lebih banyak bermimpi, daripada benar-benar mendapatkan kesempatan tersebut. Melanjutkan pendidikan di bidang ini juga bukan persoalan sepele. Mahalnya pendidikan menjadi persoalan yang menggerogoti segala lini pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali film. Belum lagi industri film Indonesia masih buram prospeknya.

Mencoba untuk bertahan dengan idealisme mereka dalam berkomunitas juga sama beratnya. Bisa dihitung dengan ruas jari berapa banyak komunitas film yang sungguh bertahan dan masih aktif dalam kegiatannya. Sokongan fasilitas dalam bentuk apapun seperti mengharapkan bintang jatuh dari langit. Semua adalah hasil usaha sendiri. Kalau ada dukungan dari pihak swasta, itu lebih pada proses eksploitasi demi kepentingan dagang produk mereka daripada benar-benar membantu kegiatan komunitas film.

Isu profesionalisme dalam komunitas film adalah wacana yang takkan pernah habis dibahas. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada militansi mereka dalam menjalankan kegiatannya, terutama yang ditujukan kepada publik, sulit sekali mengharapkan mereka menjalankan suatu kegiatan tersebut dengan konsep yang matang dan berkelanjutan. Lagi-lagi persoalannya mentalitas. Sistem pendidikan kita yang maha tak jelas membuat mereka lebih senang mengadakan kegiatan ‘asal jadi’, yang kemudian berimbas pada mandegnya proses mereka.

awas-bahaya-laten-komunitas-film_02

Kongres Nasional Kegiatan Perfilman Berbasis Komunitas 2010

Hal ini tidak bisa semena-mena kita limpahkan sebagai kesalahan komunitas film semata. Sekali lagi kita kembali ke persoalan minimnya dukungan bagi mereka. Kita juga perlu melihat bagaimana mereka bertarung sendirian, baik untuk bertahan ataupun mengembangkan kegiatan mereka. Mari ambil satu contoh yang terjadi di kabupaten Purbalingga. CLC harus berhadapan vis a vis dengan penguasa lokal pada 2006, ketika komunitas ini dilarang untuk menggunakan gedung pertemuan kota sebagai tempat pemutaran film rutin mereka. Konsekuensinya, CLC waktu itu kehilangan ruang berkegiatan. Jangankan bantuan dana, untuk menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan publik saja masih menjadi persoalan.

Tarik-menarik kepentingan antara si penguasa dengan entitas seperti komunitas film adalah hal yang lumrah terjadi di banyak kota. Fakta di lapangan menunjukkan bagaimana otonomi daerah tidak otomatis berdampak pada proses demokratisasi. Penguasa lokal menggunakan otonomi daerah sebagai kesempatan memperkuat status quo mereka, dan inilah yang harus dihadapi oleh komunitas film di lokal masing-masing. Isu perubahan, terutama yang menyinggung struktur kekuasaan, tampaknya masih harus melalui pendekatan serta kesepakatan politik.

Persoalannya tidak semudah mengharapkan niat baik pemerintah daerah untuk melakukan perubahan tanpa harus berpikir soal proyekan. Tidak sesederhana nota kesepakatan seratus menteri untuk, misalnya, mewajibkan tiap-tiap pemerintah daerah memfungsikan gedung keseniannya untuk kepentingan film. Ketuk palu di tingkat dewan lokal untuk menyepakati perubahan biasanya bisa dipastikan akan selalu disertai dengan kompromi politik antara ‘dinas-dinas terkait’ untuk ‘menjalankan proyek bersama’.

Lantas, bagaimana dengan komunitas film? Persoalan yang kemudian muncul, setidaknya untuk saat ini, adalah komunitas film belum mampu padu sebagai kelompok penekan yang membawa kepentingan bersama dan memiliki daya tawar politik yang mumpuni. Lagipula, jika mereka ingin berjalan di aras tersebut, komunitas film harus membagi energi mereka antara menjalankan program dan melakukan kerja-kerja politik untuk melakukan tekanan kepada penguasa. Jangan lupakan juga perkara keberlangsungan hidup mereka, yang mendampingi setiap keputusan yang sudah, sedang, dan akan mereka ambil.

Kembali pada pertanyaan, apa sih sebenarnya kebutuhan dari komunitas film? Secara garis besar kita bisa sebut tiga hal utama: dukungan berupa payung kebijakan, akses pendidikan, serta perangkat infrastruktur kegiatannya. Pertanyaan lanjutannya: siapa yang dapat (dan harus) menyediakan itu semua?

Nah, menjawab pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan rumah sesungguhnya. Menggantungkan semuanya kepada pemerintah untuk mengambil tanggungjawab tersebut bukanlah hal yang bijak, walau bisa kita sepakati tanggungjawab paling besar ada di tangan mereka.

awas-bahaya-laten-komunitas-film_03

Kongres Nasional Kegiatan Perfilman Berbasis Komunitas 2010

Kecakapan berjejaring dan kemampuan mengelola pengetahuan menjadi modal yang vital bagi komunitas film. Seperti yang telah disebutkan di atas, hal ini mensyaratkan komunitas film harus mampu menjadi kelompok penekan dengan tawaran yang konkrit. Komunitas film harus mampu menunjukkan bahwasanya kehadiran mereka relevan dengan, setidaknya, pengembangan wacana seni dan budaya pada lokalnya masing-masing. Atau bahkan lebih lagi.

Sebagai catatan, proses konsolidasi komunitas film di beberapa lokus telah dilakukan. Seperti di eks-karisidenan Banyumas, komunitas film dari tiga kabupaten (Purbalinga, Banyumas, dan Cilacap) sepakat membentuk sebuah jaringan kerja bernama Jaringan Kerja Film Banyumas (JKFB). Agenda kerjanya: memperkuat jaringan regional untuk saling mendukung kegiatan mereka apapun bentuknya. Beberapa pendekatan, baik secara personal maupun kelompok, dilakukan untuk saling menjawab kebutuhan.

Kolektif jaringan kerja ini kemudian diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh komunitas film. Bisa jadi ini akan menjadi lingkaran tersendiri yang akan bekerja di luar sistem yang ada. Tanpa menutup mata akan kebutuhan bantuan dari sistem lain, kerja-kerja politik dan budaya secara praksis harus dilakukan, terutama kalau kita bicara perubahan di tingkat lokal.

Kita tidak sedang mengandaikan suatu perubahan kebijakan yang akan berdampak langsung. Dan untuk mengharapkan kelompok seperti komunitas mampu menjadi kelompok penekan sebagai pemantik perubahan, dibutuhkan dukungan infrastruktur serta suprastruktur agar komunitas film dapat mengembangkan dirinya dan siap untuk menjadi yang diharapkan. Atau, dalam bahasa Seno Gumira Ajidarma, “perlu adanya pendidikan semesta”. Nah, siapa yang memiliki tanggung jawab ini? Bagaimana kemudian ini harus diterjemahkan dalam sebuah sistem kebijakan? Tampaknya kita akan terus berputar seperti ini, tak kunjung selesai.

Pendapat Anda tentang tulisan ini
  • Mantap! (18)
  • Boleh juga (1)
  • Biasa saja (2)
  • Lupakan (0)
Share

Send this to a friend